“Ada informasi kami terima, ada honorer baru masuk justru bisa lolos PPPK formasi 2024.” UDI SYAHPUTRA, Koordiator Massa

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Puluhan honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Bener Meriah mendatangi Kantor DPRK setempat, Senin (25/8/2025). Kedatangan mereka untuk beraudiensi terkait status mereka yang hingga kini belum terdata dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Koordiator massa, Udi Syahputra, mengatakan, kehadiran mereka untuk meminta DPRK Bener Meriah memperjuangkan nasib mereka agar bisa terdata dalam BKN dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, sejak tahun 2023 intansi tempat mereka bekerja selama ini tidak mau lagi menandatangani SK honorer.

Akibatnya, mereka kini dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) saat proses PPPK dan permasalahan itu. Dikatakan, hal ini bukan kelalaian mereka, tetapi karena tidak ada regulasi yang jelas. "Ini yang ingin kami tuntut, karena sejak 2023 kepala dinas kami tidak mau menandatangani SK sehingga saat proses seleksi PPPK kami di anggap tidak memuhi syarat," ujarnya 

Padahal, kata Udi Syahputra, tak sedikit kawan-kawan honorer di berbagai instansi di Bener Meriah telah bekerja sejak tahun 2011, tapi hingga kini belum juga lulus PPPK. "Rasanya tidak adil. Ada informasi kami terima, ada honorer baru masuk justru bisa lolos PPPK formasi 2024. Sedangkan mereka yang sudah lama mengabdi malah tersisihkan," keluhnya.

Menurutnya, persoalan ini sempat disampaikan kepada Bupati Bener Meriah dan Plt Sekda, tapi hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Ia merincikan, total keseluruhan honorer di wilayah Kabupaten Bener Meriah dalam proses seleksi PPPK tahap II yang belum ada kejelasan status mencapai 178 orang. Terdiri dari honorer tenaga pendidikan (guru) tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga Teknis.

Kehadiran puluhan honorer ini disambut Wakil II DPRK Bener Meriah, Wien Kusumandana Mimija, Edi Zulkifli Wakil Ketua Komisi A, dan anggota DPRK Zainuddin, Chairi Ateng, Iswandi Gani dan Darwinsyah.

Wakil II DPRK Bener Meriah, Wien Kusumandana Mimija, mengatakan, akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk menanyakan persoalan ini. Begitu juga Edi Zulkifli meminta kepada koordinator, untuk mendata seluruh honorer tersebut untuk diusulkan.

"Kita meminta kepada koordinator untuk mendata dan sampaikan kepada kami berapa jumlahnya, Nantinya dalam RDP kita akan mempertanyakan kepada instansi terkait menyangkut persoalan ini," pungkasnya.(mi)