SERAMBINEWS.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo berencana menarik utang baru senilai Rp 781,8 triliun pada tahun 2026.

Tambahan utang baru ini akan semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, target pembiayaan dari utang pemerintah ditetapkan Rp 781,9 triliun.

Bila dirinci lebih lanjut, tambahan utang pemerintah tersebut meliputi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 749,2 triliun dan pinjaman senilai Rp 32,7 triliun.

Sementara pada 2025, target penarikan utang melalui SBN adalah Rp 585,1 triliun.

Adapun pinjaman senilai Rp 130,4 triliun.

Pembiayaan utang yang mencapai Rp 749,2 triliun dilakukan pemerintah sebagai upaya menutup defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Bila menilik ke belakang, jumlah tambahan utang pemerintah pada RAPBN 2026 ini adalah yang tertinggi kedua sepanjang sejarah Indonesia.

Penarikan utang tertinggi pemerintah Indonesia terjadi pada 2021 atau saat pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah Indonesia menambah utang sebesar Rp 870,5 triliun.

"Pada 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Namun kembali turun di bawah 40 persen pada akhir 2024 yang mencapai sebesar 39,8 persen," dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Adapun, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Angka ini terdiri dari sebesar Rp 705,5 triliun berupa SBN dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

Baca juga: Utang Indonesia Membengkak, Pemerintah Akan Tarik Utang Baru Rp 781,9 Triliun pada 2026

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 6,4 Persen, Didominasi Utang Pemerintah

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 430,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Angka ini tumbuh 6,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang sebesar 4,3 persen.

 "Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik," ujar Ramdan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/5/2025)

ULN pemerintah tercatat sebesar 206,9 miliar dollar AS.

Jumlah itu naik 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Kenaikan ini didorong oleh penarikan pinjaman serta masuknya modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Kepercayaan investor disebut tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah tetap mengelola ULN secara hati-hati dan akuntabel.

Utang juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

 Berdasarkan sektor, ULN pemerintah banyak digunakan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,4 persen); administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (18,5 persen); pendidikan (16,5 persen); konstruksi (12 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).

Sebagian besar ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,9 persen dari total. 

Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dollar AS.

Angka ini turun 1,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,6 persen (yoy) pada triwulan IV 2024.

Kontraksi terutama terjadi pada sektor nonlembaga keuangan, yang turun 0,9 persen (yoy). Sebelumnya, sektor ini tercatat turun 1,7 persen (yoy).

ULN swasta didominasi sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor ini mencakup 79,6 persen dari total ULN swasta.

Sebanyak 76,4 persen dari ULN swasta merupakan utang jangka panjang. Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat.

Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di 30,6 persen dan didominasi utang jangka panjang sebesar 84,7 persen.

Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau ULN.

Peran ULN tetap dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: VIDEO - Wapres Gibran Apresiasi Pentas Seni Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum

Baca juga: Macron kepada Netanyahu: Anda telah Mempermalukan Seluruh Prancis

Baca juga: Kehancuran Rumah Sakit Nasser Gaza usai Serangan Ganda Israel, 22 Orang Tewas Termasuk 5 Jurnalis

Artikel ini telah tayang di Kompas.com