Hasil Pertemuan DEA dengan DEN, Jalur Maritim Aceh-Malaysia Disepakati

Ringkasan Berita:

• Dewan Ekonomi Aceh (DEA) melakukan pertemuan dengan Staf Khusus Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta
• Pertemuan strategis itu menelurkan kesepakatan penting, yakni Port Klang menjadi pintu ekspor global bagi kopi, rotan, dan komoditas unggulan Aceh
• Pertemuan ini menjadi tindak lanjut nyata program prioritas DEA dalam mewujudkan konektivitas maritim Aceh-Malaysia

“Setelah pertemuan ini, kami akan segera melakukan pembahasan teknis dengan tim DEA.” ISMAIL RASYID, Sekretaris Jenderal DEA

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Ekonomi Aceh (DEA) melakukan pertemuan dengan Staf Khusus Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut terkait pembukaan jalur maritim Aceh-Malaysia.

Dari Dewan Ekonomi Aceh hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEA yang juga Dewan Pengarah Percepatan Konektivitas Aceh-Malaysia, Ismail Rasyid. Sedangkan dari DEN dihadiri Staf Khusus yang juga Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Jodi Mahardi. Keduanya merupakan alumni Lemhanas PPSA -23. 

Pertemuan strategis itu menelurkan kesepakatan penting, yakni Port Klang menjadi pintu ekspor global bagi kopi, rotan, dan komoditas unggulan Aceh. Pertemuan juga hadir Komisaris PT Trans Continent, Jibril Gibran, yang merupakan putra Ismail Rasyid.

Ismail Rasyid dalam pesan WhatsAppnya kepada Serambi, mengatakan, pertemuan yang berlangsung Rabu (4/2/2026), fokus membedah strategi eksekusi konektivitas maritim Aceh. Posisi Jodi Mahardi sebagai Komisaris Pelindo memperkuat pembahasan teknis.

Jodi juga memfasilitasi pertemuan Sekjen DEA dengan pemerintah Malaysia yang diwakili Ahmad Akmal Muhamad, Minister Counselor of Economic Affairs dari Ministry of Investment, Trade, and Industry (MITI) Malaysia, serta tim Kadin Indonesia bilateral Malaysia.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut nyata program prioritas DEA dalam mewujudkan konektivitas maritim Aceh-Malaysia. Hasilnya, disepakati skema konkret, menjadikan Port Klang sebagai hub internasional bagi komoditas unggulan Aceh sebelum diekspor ke mancanegara. 

Dukungan penuh datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang berkomitmen mengawal percepatan kerjasama agar segera terealisasi di lapangan. Tim Kadin dipimpin Chairman Christian Wanandi, didampingi Vice Chairman Rudy Hutagalung dan Ivan Cokro, serta anggota komite Ratih Marissa dan Ria Budhiani.

Sinergi kebijakan pusat yang digerakkan Jodi Mahardi berpadu dengan kesiapan teknis di lapangan yang dikawal GM Pelindo Lhokseumawe (Pelabuhan Krueng Geukeuh), Aulia Rahman. 

Proposal, Undangan, dan Data Konkret Komoditas

Untuk memastikan momentum strategis ini berlanjut ke tahap implementasi, para pihak menantikan dukungan Pemerintah Aceh dalam dua hal utama, yaitu proposal dan undangan resmi dan data konkret komoditas.

Dimana, Pemerintah Aceh diminta segera menyusun proposal teknis dan surat undangan resmi melalui tim DEA. Dokumen ini menjadi syarat agar MITI Malaysia dapat memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi dengan stakeholders utama, termasuk Kementerian Perhubungan Malaysia, Otoritas Pelabuhan, serta international shipping lines di Port Klang.

Aceh juga wajib menyajikan roadmap komoditas, mulai dari prospek pertanian, perikanan, kopi, rotan, hingga barang industri, lengkap dengan data volume riil dan mekanisme pengapalan.

Ismail Rasyid menegaskan, strategi yang dibangun bukan sekadar menjual ke Malaysia, melainkan memanfaatkan Port Klang sebagai transit hub internasional. “Kita butuh kerja sama dengan pelayaran domestik Indonesia. Kapal-kapal ini akan berfungsi sebagai feeder yang mengangkut kopi, rotan, dan hasil bumi Aceh ke Port Klang. Dari sana, barang kita langsung masuk ke jaringan logistik global,” katanya.

Langkah ini dinilai sebagai solusi realistis untuk memangkas biaya logistik tinggi yang selama ini membebani pengusaha lokal akibat jalur darat panjang ke pelabuhan di provinsi tetangga.

“Setelah pertemuan ini, kami akan segera melakukan pembahasan teknis dengan tim DEA. Hasil rumusan komprehensifnya akan segera kami presentasikan kepada Gubernur Aceh,” tegas Ismail.

Presentasi tersebut dianggap krusial untuk memperoleh mandat eksekusi, sehingga proposal dan undangan resmi pemerintah dapat segera dikirimkan ke Malaysia demi percepatan implementasi.(yn)