Bencana dan Ujian Kepekaan Pejabat Publik

ACEH belum sepenuhnya bangkit dari duka. Banjir bandang yang melanda pada akhir November lalu tidak ha-nya merenggut harta benda, tetapi juga menyisakan trau-ma dan penderitaan mendalam bagi masyarakat. 

Di saat seperti inilah kehadiran negara diuji, bukan hanya melalui bantuan nyata, tetapi juga lewat sikap dan tutur kata para pejabatnya.

Pernyataan pejabat publik, khususnya dari pusat, bukan se-kadar rangkaian kata. Ia memiliki dampak psikologis dan sosi-al yang besar, terutama bagi rakyat yang sedang tertimpa mu-sibah. Karena itu, setiap ucapan semestinya dilandasi empati, fakta, dan kehati-hatian. 

Kritik yang disampaikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh patut menjadi cermin. Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan rakyat bukan narasi yang bias atau spekulatif, melainkan ketenangan, penguatan moral, dan kepastian bahwa negara hadir bersama mereka. Pejabat publik dituntut mampu membaca suasana dan memahami konteks penderitaan rakyat.

Teladan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Aceh Muzakir Mana, yang lebih memilih bekerja nyata daripada banyak bicara, menjadi contoh komunikasi kepemim-pinan yang tepat di masa krisis. Irit bicara, kaya aksi, dan fo-kus pada solusi adalah sikap yang jauh lebih bermakna daripa-da pernyataan yang berpotensi menambah luka.

Aceh tidak membutuhkan polemik kata-kata. Aceh membu-tuhkan empati, kerja nyata, dan komitmen tulus untuk pemu-lihan. Sudah semestinya para pejabat pusat menjaga lisannya, karena di tengah duka, kata-kata yang salah bisa menjadi be-ban tambahan bagi rakyat yang sedang berjuang bangkit.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta semua pihak, baik pejabat pusat maupun daerah agar sama-sama berpikir dan berkerja ikhlas membantu Aceh. Sebab, kondisi Aceh saat ini belum benar-benar pulih se-telah dihantam banjir bandang pada 26 November lalu. 

Saat ini masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang me-madai, air bersih, serta sandang dan pangan, apa lagi bulan puasa Ramadhan sudah dekat.

Karena itu, Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali meminta se-mua pejabat, terutama pejabat pusat agar memberikan pernya-taan yang memberi semangat bagi korban, tidak asal bicara. 

"Pejabat pusat kami harapkan untuk puasa berbicara, sebab kalau bicara tidak bisa menyejukkan bahkan bisa menyakiti masyarakat Aceh," kata Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, Selasa (30/12/2025).

Tgk Faisal mengaku prihatin dengan gaya komunikasi peja-bat pusat yang cenderung menyudutkan dan bias. “Mulut kita sangat perlu kita jaga di dalam suasana duka. Contohi Bapak Presiden Prabowo dan Mualem yang irit bicara dan terus kerja nyata," tutupnya.

Untuk itu, sekali lagi, kita mengingatkan bahwa bicara tanpa dasar yang jelas, apalagi bernada menyudutkan, ber-potensi melukai perasaan masyarakat Aceh yang sedang berduka. Dalam kondisi begini, menjaga lisan mutlak diper-lukan. Semoga!

POJOK

Mahasiswa tuntut agar DPRA bersuara dalam waktu 3X24 jam
Sabar, sabar, sabar ya? Pemilu 2029 masih lama kok…

Ulama Aceh minta pejabat pusat tidak asal bicara
Biasanya yang banyak bicara itu tukang jual obat, tahu?

Pelayanan BSI Aceh di kawasan bencana pu-pih 100 persen
Tapi kantong warga di wilayah bencana belum pulih, tahu?