Aceh di Tengah Krisis

Aceh baru saja bangkit dari bencana banjir bandang akhir November 2025. Luka sosial dan ekonomi masih sangat terasa, sementara kini dunia diguncang perang di Timur Tengah yang menekan rantai pasokan energi dan pangan global. Dampaknya jelas: harga minyak melonjak, biaya transportasi diperkirakan akan meningkat, dan kebutuhan pokok ikut terkerek. Dalam situasi ini, hemat bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan.

Jika perang ini berlarut-larut, bagi warga Aceh tentu akan sangat kompleks persoalannya. Terlebih masih ada ribuan warga yang hingga kini masih berada di tenda pengungsian. Banyak infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir belum tersentuh pembangunannya. Sementara pemerintah tentu pasti akan mengalami banyak tantangan akibat APBN jebol, jika harus memberikan subsidi ekstra mengingat harga minyak saat ini saja sudah mendekati 100 dolar AS per barel. Padahal pagu APBN hanya mematok di angka sekitar 70 dolar per barel. Itu berarti, tidak mudah bagi pemerintah untuk memprioritaskan anggaran rehab dan rekon Aceh pascabanjir yang jumlahnya puluhan triliun.

Di seluruh dunia, pemerintah mengingatkan warga untuk mengencangkan ikat pinggang. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mengingatkan rakyatnya untuk berhemat. Ia menekankan pentingnya menabung dan berhati-hati dalam pengeluaran, karena perang di Iran telah memblokir jalur vital Teluk Hormuz, membuat ratusan kapal tanker minyak dan gas terhambat. Filipina bahkan mengambil langkah drastis dengan mengurangi jam kerja menjadi empat hari seminggu demi efisiensi energi. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya dampak konflik global terhadap negara-negara Asia Tenggara.

Aceh tidak boleh lengah. Warga perlu menata ulang pengeluaran rumah tangga, mengurangi konsumsi yang tidak mendesak, dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, hemat di tingkat individu saja tidak cukup. Pemerintah daerah dan pusat harus mengambil langkah strategis: memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan rakyat, dan menunda atau bahkan membuang program yang kurang mendesak.

Dalam masa sulit, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada kebutuhan paling vital: pemulihan pasca-bencana, penguatan ketahanan pangan, subsidi energi bagi masyarakat kecil, serta dukungan bagi sektor produktif yang menopang ekonomi lokal. Program seremonial, proyek yang tidak mendesak, atau belanja birokrasi yang berlebihan harus dikurangi. Pemerintah harus berani melakukan refocusing anggaran agar rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.

Aceh memiliki modal sosial yang kuat. Ada semangat kebersamaan dan gotong royong. Modal ini harus dipadukan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Jika masyarakat berhemat dan pemerintah fokus pada prioritas, maka Aceh akan lebih siap menghadapi badai ekonomi global.

Perang di Timur Tengah mungkin terasa jauh, tetapi dampaknya nyata di meja makan kita. Harga beras, pupuk, dan minyak tidak lagi stabil. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, hemat adalah bentuk kesiapsiagaan, sementara kebijakan prioritas adalah bentuk tanggung jawab pemerintah. Negara harus menjamin rakyatnya untuk hidup aman dan nyaman, dengan mendapatkan segala kebutuhan dasar.

Mari kita jadikan penghematan sebagai budaya, dan dorong pemerintah untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dengan begitu, Aceh tidak hanya bangkit dari banjir, tetapi juga mampu bertahan dari gelombang krisis global.(*)

POJOK

Selalu tuduh Iran, Israel punya senjata nuklir

Udah ketahuan belangnya 

Pertamina pastikan stok BBM aman

Semoga

SPBU diminta awasi pembelian BBM berulang

Lalu, yang mengawasi petugas di SPBU siapa?