USK untuk Semua Anak Aceh

PROF Dr Mirza Tabrani SE MBA DBA resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) untuk periode 2026-2031 di Gedung AAC Dayan Dawood, Kampus Darussalam, Banda Aceh, Senin (9/3/2026).

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Prof Mirza dalam pengambilan sumpah sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (10/3/2026).

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan administratif. Momentum tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di USK, perguruan tinggi terbesar di Aceh yang selama ini menjadi salah satu pusat harapan bagi masyarakat.

USK bukan hanya institusi akademik. Bagi banyak keluarga di Aceh, kampus ini adalah pintu harapan, tempat di mana anak-anak dari keluarga sederhana berusaha mengubah masa depan melalui pendidikan. Karena itu, satu pernyataan dari Prof Mirza dalam pidato perdananya patut menjadi perhatian utama: tidak boleh ada mahasiswa yang terhenti kuliahnya hanya karena keterbatasan ekonomi.

Pernyataan ini penting, terutama dalam konteks perubahan tata kelola perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH). Pemerintah pusat, melalui Dirjen Diktisaintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, juga telah menegaskan bahwa status PTNBH bukanlah bentuk liberalisasi pendidikan. Fleksibilitas tata kelola yang diberikan kepada perguruan tinggi justru diharapkan mampu memperkuat pelayanan pendidikan dan pengembangan riset, bukan menambah beban biaya bagi mahasiswa.

Di Aceh, isu akses pendidikan memang memiliki dimensi yang sangat sensitif. Banyak mahasiswa USK berasal dari keluarga petani, nelayan, maupun pekerja sektor informal yang kondisi ekonominya sangat bergantung pada situasi lapangan. Ketika harga komoditas turun, hasil tangkapan berkurang, atau bencana datang, kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anaknya ikut terguncang.

Aceh sendiri merupakan wilayah yang tidak asing dengan bencana. Banjir, longsor, hingga berbagai bencana lainnya kerap memukul ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti itu, kampus tidak bisa sekadar berfungsi sebagai lembaga akademik. Ia juga harus hadir sebagai ruang solidaritas sosial. 

Upaya seperti Rumah Amal USK yang selama ini membantu mahasiswa kurang mampu patut diapresiasi dan diperkuat. Namun bantuan berbasis filantropi saja tentu tidak cukup. Universitas perlu memastikan bahwa kebijakan biaya pendidikan, sistem beasiswa, serta skema bantuan darurat dirancang secara lebih sistematis agar tidak ada mahasiswa yang terpaksa menghentikan kuliah di tengah jalan.

Di sisi lain, agenda besar yang disampaikan rektor baru, mulai dari peningkatan riset bereputasi hingga pengembangan unit usaha seperti rumah sakit, juga merupakan langkah penting untuk memperkuat kemandirian institusi. Jika dikelola secara profesional dan transparan, sumber-sumber pendapatan nonakademik tersebut dapat menjadi penopang penting bagi berbagai program bantuan mahasiswa.

Karena itu, komitmen terhadap tata kelola yang baik (good governance) yang juga disampaikan dalam pidato pelantikan harus menjadi fondasi utama. Transparansi pengelolaan keuangan, akuntabilitas kebijakan, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan akan menentukan apakah USK mampu menjalankan perannya sebagai kampus publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat.

Hal lain yang patut diapresiasi adalah komitmen Prof Mirza untuk merangkul para calon rektor lainnya. Dalam dunia akademik, perbedaan gagasan seharusnya menjadi sumber kekuatan kolektif, bukan pemicu polarisasi. Kolaborasi antar akademisi justru penting untuk menjaga iklim kampus yang sehat sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan institusi.

Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan di sebuah universitas tidak hanya diukur dari jumlah publikasi ilmiah atau peringkat institusi. Ukuran yang tidak kalah penting adalah seberapa jauh kampus tetap terbuka bagi mereka yang berasal dari keluarga sederhana. 

Jika komitmen untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena alasan ekonomi benar-benar diwujudkan, maka kepemimpinan baru di USK bukan hanya akan melahirkan kemajuan akademik, tetapi juga menjaga pendidikan tetap menjadi jembatan harapan bagi masyarakat Aceh.(*)

POJOK

Prabowo: Dunia dalam Bahaya

Betul Pak, kita semua sudah tahu

PORA diundur ke tahun 2027

Oke, lokasinya masih tetap sama kan?

Harga minyak dunia meroket

Tenang, pemerintah jamin stok BBM aman