Pemprov Aceh Minta Keterlibatan Lembaga Asing, Seperti UNICEF dan UNDP untuk Tangani Dampak Bencana

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh meminta keterlibatan lembaga internasional seperti UNICEF dan UNDP dalam penanganan banjir dan longsor, belajar dari pengalaman pemulihan pascatsunami 2004.
• Hingga kini, 77 lembaga dengan 1.960 relawan telah terdaftar resmi di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh untuk membantu penanganan darurat dan pemulihan.
• Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan lembaga dan relawan, serta menegaskan pemulihan bencana dilakukan bersama pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa sebagian besar kabupaten/kota di Aceh, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Aceh meminta keterlibatan lembaga aasing atau internasional.

Belajar dari penanganan pascatsunami 2004 silam, Pemerintah Aceh meminta agar lembaga internasional seperti UNICEF, UNDP dan lembaga serupa agar dapat mengambil bagian dalam masa darurat ini.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).

Saat ini, Pemerintah Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan lembaga kemanusiaan, baik lokal, nasional, dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh. 

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah terdaftar dan aktif membantu proses penanganan bencana.

Muhammad MTA, menyampaikan bahwa seluruh lembaga dan relawan tersebut tercatat secara resmi di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. 

Baca juga: VIDEO - Ribuan Ton Kayu Bekas Tebang Liar Ditemukan di Pedalaman Aceh Tamiang

Mereka berasal dari berbagai organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, dengan jumlah partisipan yang diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berjalannya proses pemulihan.

“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh lembaga serta relawan yang telah hadir membantu pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA.

Ia menegaskan, kehadiran lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan yang saat ini sedang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta masyarakat Aceh secara mandiri.

Sejumlah lembaga telah lebih dahulu bergabung dan terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah lembaga lainnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). 

Permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman kedua lembaga tersebut dalam penanganan bencana besar, khususnya pascatsunami Aceh tahun 2004.

Baca juga: VIDEO Jangka Porak-poranda: 2.682 Rumah Rusak-Hilang Akibat Banjir Bandang

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam proses pemulihan, dengan tetap berada di bawah supervisi Pemerintah Pusat. 

Pemerintah mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu dan bekerja sama demi mewujudkan Aceh yang lebih baik serta bangkit dari bencana yang melanda. (*)