Bendera Putih Berkibar di Masjid Raya, Masyarakat Sipil Aceh Desak Darurat Nasional

Ringkasan Berita:

• Aksi mengibarkan bendera putih ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
• Mualem, itu menegaskan bahwa pengibaran bendera putih tidak lebih dari upaya menyampaikan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat banjir.
• JK menyatakan penetapan status bencana banjir di Sumatera sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan penilaian yang dilakukan.

“Ini bencana luar biasa dan tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Dengan rasa hormat, kami meminta Presiden Prabowo segera sadar diri,” MUNAWAR LIZA ZAINAL, Tokoh Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi demonstrasi dengan mengibarkan bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB), Banda Aceh, Kamis (18/12/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Puluhan bendera putih berkibar di bawah rintik hujan di halaman masjid kebanggaan masyarakat Aceh tersebut. Meski diguyur hujan, peserta aksi tetap bertahan dan menyuarakan protes terhadap pemerintah yang dinilai gagal menangani banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

Massa menilai penanganan bencana berjalan lamban dan belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban. Sejumlah spanduk dibentangkan dengan tuntutan agar Pemerintah Pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana ekologis yang melanda Sumatera.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, hingga saat ini tercatat 1.059 orang meninggal dunia, sekitar 7.000 orang luka-luka, dan 197 orang dinyatakan hilang. Dari sisi kerusakan, sebanyak 147.256 rumah warga rusak, 967 fasilitas pendidikan, serta sekitar 1.600 fasilitas umum terdampak bencana.

Bentuk Kekecewaan

Koordinator Aksi, Rahmad Maulidin, mengatakan aksi dilaksanakan sebagai simbol bahwa negara telah gagal dalam penanggulangan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terakhir BNPB, lebih dari seribu orang meninggal dunia, tujuh ribu orang mengalami luka-luka, dan 192 orang masih hilang.

“Data itu tiap hari terus bertambah, mengingat masih ada daerah yang tertimbun tanah dan kayu-kayu besar,” katanya.

Terlebih, saat ini jumlah pengungsi mencapai 514.200 orang yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah pengungsi tertinggi berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Karena itu, pihaknya meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera.

Menurutnya, penetapan tersebut akan memungkinkan Presiden mengambil alih komando penanganan bencana dan menggerakkan seluruh sumber daya negara. “Dengan status darurat nasional, Presiden bisa menggerakkan kementerian, lembaga, dan melakukan refocusing APBN untuk penanganan bencana. Misalnya anggaran MBG yang mencapai Rp1,2 triliun per hari, seharusnya bisa dialihkan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera,” katanya.

Pihaknya juga mendesak Presiden RI Prabowo segera membuka pintu kepada komunitas internasional agar dapat memberikan bantuan kepada korban banjir dan longsor di Sumatera, baik pada fase tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

Saat ditanyakan maksud pengibaran bendera putih tersebut, Rahmad menjelaskan bahwa itu merupakan simbol kekecewaan rakyat. “Hari ini kita lihat di media Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa akan sanggup ditangani. Tapi fakta di lapangan sangat jauh. Bendera putih karena rakyat kecewa, bukan menyerah pada keadaan,” ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak aparat penegak hukum memproses perusahaan-perusahaan perusak lingkungan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor. Menurut mereka, bencana di Sumatera bukan semata faktor alam, melainkan juga akibat deforestasi besar-besaran, baik legal maupun ilegal.

Buka Pintu Internasional

Sementara itu, tokoh Aceh, Munawar Liza Zainal yang turut berorasi dalam aksi tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah membantu Aceh dalam menghadapi bencana alam tersebut. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai seakan lupa bahwa bencana ekologis yang melanda Sumatera merupakan bencana luar biasa.

“Ini bencana luar biasa dan tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Dengan rasa hormat, kami meminta Presiden Prabowo segera sadar diri. Bukan hanya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tetapi seluruh dunia perlu membantu,” ungkap mantan wali kota Sabang ini.

Munawar Liza Zainal mengatakan, saat ini polisi dan tentara di lapangan sudah berjibaku tanpa alat yang memadai untuk membantu masyarakat korban banjir. Tetapi hal itu masih jauh dari cukup. “Harus buka pintu internasional. Jangan tutup akses,” pungkasnya.

Tanggapan Mualem

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem ikut menanggapi aksi pengibaran bendera putih ini. Dia menegaskan bahwa pengibaran bendera tersebut bukanlah tanda menyerah. Menurut Mualem, bendera putih tersebut dimaknai sebagai simbol solidaritas, simpati, sekaligus harapan agar kondisi masyarakat terdampak banjir mendapat perhatian dan bantuan dari berbagai pihak.

Mualem menjelaskan, bendera putih itu ditujukan untuk menarik perhatian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap situasi sulit yang tengah dihadapi warga di wilayah terdampak. “Bukan menyerah. Dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, bantuan sedang disalurkan dan terus diupayakan,” kata Mualem, Kamis (18/12/2025).

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menegaskan bahwa pengibaran bendera putih tidak lebih dari upaya menyampaikan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat banjir. Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja. Menurutnya, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terus melakukan penanganan dan penyaluran bantuan, meski proses pemulihan membutuhkan waktu.

“Tidak semudah membalik telapak tangan. Hari ini banjir, besok langsung dibangun seluruh infrastruktur, itu tidak mungkin. Ini sudah lebih dari 21 hari, kita lihat sendiri,” ujarnya.

Mualem menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah terus dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi di lapangan. Karena itu, ia meminta masyarakat memahami situasi yang sedang dihadapi. Ia pun mengajak masyarakat untuk bersabar dan bertawakal. Menurutnya, musibah banjir bukan kehendak manusia, melainkan ketentuan Allah SWT. “Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kita tawakal saja. Tidak ada yang perlu dipertikaikan,” pungkasnya.

Tanggapan JK

Terkait penetapan status darurat nasional, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyatakan penetapan status bencana banjir di Sumatera sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan penilaian yang dilakukan.

“Tentu ini penilaian dari pemerintah,” ujar mantan Wakil Presiden RI tersebut menanggapi pertanyaan wartawan terkait belum ditetapkannya banjir Sumatera sebagai bencana nasional, usai melantik pengurus PMI Aceh di Rumoh PMI Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).

Meski saat ini status banjir masih ditetapkan sebagai bencana provinsi, JK menegaskan PMI siap membantu penanganan bencana tanpa melihat status yang ditetapkan pemerintah. “Dari sisi Palang Merah, bencana apa pun akan kita bantu. Soal status itu urusan pemerintah dengan pertimbangannya,” katanya.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menilai penanganan bencana di Sumatera dapat dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Sebenarnya bencana ini lebih banyak pada pembersihan. Itu bisa kita laksanakan bersama-sama, asal kompak antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyebutkan hingga kini masih terdapat sejumlah wilayah terdampak banjir yang terisolasi di beberapa kabupaten di Aceh. “Masih ada wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah yang terisolasi. Bantuan saat ini masih kami salurkan melalui jalur udara karena kawasan tersebut sangat terpencil,” kata Mualem.

Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah akses jalan yang masih terputus, sehingga sejumlah daerah belum sepenuhnya terjangkau bantuan. “Untuk akses darat, lintas Banda Aceh–Medan saya perkirakan besok sudah bisa dibuka. Jembatan darurat Awe Geutah di Kabupaten Bireuen sudah siap,” ujarnya.

Untuk wilayah tengah Aceh, Mualem menyebutkan sebagian daerah sudah terhubung dengan jembatan darurat, sementara sebagian lainnya masih terisolasi. “Besok akan kami jajaki kembali daerah-daerah yang belum mendapatkan bantuan. Kami akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan segera mengantar bantuan,” pungkas Mualem.(iw/ra/hd)