Penanganan Bencana di Aceh Utara Lamban

Ringkasan Berita:

• Ayahwa menilai, penanganan bencana hingga kini masih berjalan lamban.
• Sampai hari ini masih ada korban banjir yang mengungsi tetapi belum mendapatkan tenda yang layak. Masih ada kawasan yang terisolir.
• Fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan pengungsi, distribusi logistik ke seluruh titik pengungsian, pencarian korban meninggal dan hilang, serta pemulihan layanan kesehatan dan jalur transportasi darat agar distribusi bantuan berjalan lancar

Semua pejabat yang berkunjung ke Aceh Utara menyatakan banjir kali ini lebih parah. Tapi sampai sekarang penanganan masih sangat lamban karena bantuan belum memadai. ISMAIL A JALIL, Bupati Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Sejumlah pejabat negara yang turun langsung ke lokasi menilai banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada 26 November 2025 lalu, sebagai bencana terparah dalam sejarah Provinsi Aceh.

Bahkan, dari sisi luas wilayah terdampak, bencana ini disebut lebih besar dibandingkan tsunami Aceh pada tahun 2004.

Namun di tengah penilaian serius tersebut, Bupati Aceh Utara Ismail, A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa menilai, penanganan bencana hingga kini masih berjalan lamban.

Hal itu disampaikan Ayahwa dalam jumpa pers penanganan banjir Aceh Utara yang digelar di Oproom Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Rabu (24/12/2025).

“Sampai hari ini masih ada korban banjir yang mengungsi tetapi belum mendapatkan tenda yang layak. Masih ada kawasan yang terisolir. Padahal penanganan sudah hampir sebulan, tepatnya 27 hari,” ujar Ayahwa.

Berdasarkan catatan Serambi, sejumlah pejabat tinggi negara telah turun langsung meninjau lokasi banjir. Di antaranya Ketua MPR RI, Ahmad Muzani yang mengunjungi Kecamatan Langkahan, pada Sabtu (13/12/2025).

Dalam kunjungannya, Ahmad Muzani menyebut banjir Aceh Utara tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus sumber penghidupan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

Ia mengungkapkan, dari total 27 kecamatan di Aceh Utara, sebanyak 25 kecamatan terdampak berat, sementara dua kecamatan lainnya terdampak ringan. Kecamatan Langkahan menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan paling parah akibat banjir bandang.

Selain Ketua MPR, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga turun langsung meninjau korban banjir bandang di Kecamatan Lapang, Sabtu (13/12/2025).

Ia mengaku prihatin melihat kondisi Aceh Utara, terlebih sejumlah wilayah juga mengalami pemadaman listrik. Menurutnya, dampak banjir yang terjadi saat ini tergolong sangat parah. “Seumur hidup saya, belum pernah melihat banjir separah ini,” kata Zulkifli Hasan.

Penilaian serupa juga disampaikan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK). Mantan Wakil Presiden RI dua periode itu menyatakan, dari sisi luas wilayah terdampak, banjir Aceh kali ini lebih parah dibandingkan tsunami Aceh 2004.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Desa Bungkah dan Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (19/12/2025).

Sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn), Djamari Chaniago juga melakukan kunjungan kerja ke Gampong Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Jumat (12/12/2025), didampingi langsung oleh Bupati Aceh Utara Ayahwa.

Dalam kunjungan tersebut, warga korban banjir menyampaikan langsung keluhan, terutama terkait kebutuhan hunian sementara (huntara), mengingat banyak rumah mereka rusak berat bahkan hanyut disapu banjir.

Kemudian, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat melakukan peninjauan korban banjir di Kecamatan Langkahan, Selasa (16/12/2025), juga menyampaikan banjir bandang melanda Aceh Utara parah. Selain itu, juga sejumlah pejabat lainnya yang turun ke Aceh Utara juga menyampaikan hal serupa.

“Semua pejabat yang berkunjung ke Aceh Utara menyatakan banjir kali ini lebih parah. Tapi sampai sekarang penanganan masih sangat lamban karena bantuan belum memadai,” ujar Ayahwa.

Ayahwa mengungkapkan, hingga hari ke-27 pascabanjir, masih terdapat warga yang belum memiliki tenda pengungsian yang layak, serta sejumlah kawasan yang masih terisolasi akibat rusaknya akses jalan.

“Ini yang terus kami sampaikan. Tanpa dukungan dan intervensi kuat dari Pemerintah Pusat, penanganan dan pemulihan Aceh Utara akan membutuhkan waktu sangat lama,” tegasnya.(jaf)

3.474 Rumah Hilang 

Pemkab Aceh Utara mencatat akibat dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang daerah itu puluhah ribu warga kehilangan tempat tinggal dan tak punya rumah.

Data yang dihimpun oleh Pemkab Aceh Utara, sebanyak

• 72.331 rumah terendam
• 3.474 rumah warga hilang tak berbekas 
• 6.234 rusak berat. Kemudian
• 7.972 rusak sedang
• 20.886 rusak ringan.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli. Selain kerugian harta benda, korban nyawa pun tak terbilang dialami oleh Aceh Utara. Hingga kini, tercatat 190 warga meninggal dunia, enam hilang, dan ribuan lainnya luka-luka.

Ia menambahkan, banjir dan longsor merendam sekitar 90 persen wilayah Aceh Utara yang mencakup 27 kecamatan dan 852 gampong. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemerintahan lumpuh total, sementara akses transportasi darat terputus akibat genangan banjir dan lumpur tebal.

“Fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan pengungsi, distribusi logistik ke seluruh titik pengungsian, pencarian korban meninggal dan hilang, serta pemulihan layanan kesehatan dan jalur transportasi darat agar distribusi bantuan berjalan lancar,” ujarnya.(jaf)