Soal Pengibaran Bintang Bulan, Azhari Cage Minta Aparat TNI–Polri Kedepankan Pendekatan Persuasif

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON -  Anggota MPR RI, Azhari Cage, meminta aparat Kepolisian dan TNI untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, dalam menyikapi aksi pengibaran bendera bintang bulan dan bendera putih yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Menurut Azhari Cage, aksi pengibaran bendera tersebut harus dilihat sebagai bentuk kekecewaan dan ekspresi masyarakat Aceh, terutama karena bencana besar yang melanda Aceh dan Sumatra hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat.

“Kita ini sedang dalam suasana musibah. Jangan menambah kekecewaan masyarakat dengan cara-cara represif. Apalagi sampai terjadi pemukulan terhadap masyarakat, hal itu sangat kita sesalkan,” ujar Azhari Cage dalam keterangan siaran pers yang diterima Serambinews.com, Jumat (26/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pendekatan represif justru berpotensi mengganggu perdamaian Aceh yang telah terjaga selama hampir 20 tahun pascakonflik.

“Kita tidak ingin perdamaian yang sudah terwujud di Aceh selama dua dekade ini terganggu,” tegasnya.

Azhari Cage juga mengingatkan bahwa bendera Aceh atau bendera bulan bintang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan hingga kini masih tercatat dalam Lembaran Daerah Aceh.

Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan bendera Aceh masih bersifat politis karena belum adanya kejelasan dan kesepakatan final dengan pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, langkah-langkah politik dan persuasif harus dikedepankan dibandingkan cara-cara represif,” katanya.

Baca juga: Polisi Masih Tahan Pria Diduga Pembawa Senpi Saat Pengibaran Bintang Bulan di Lhokseumawe

Dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR RI yang aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Azhari Cage menekankan pentingnya nilai keadilan, musyawarah dan mufakat, serta penghormatan terhadap kearifan lokal sebagai solusi penyelesaian persoalan di Aceh.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan penghormatan terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, termasuk Aceh.

“Kita tidak ingin luka lama dan trauma masyarakat Aceh akibat konflik masa lalu kembali dirasakan. Mari bersama-sama memulihkan bencana ini dan bersikap cerdas dalam menyikapi setiap isu. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas penanggung jawabnya,” ujar Azhari Cage.

Ia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kekhususan yang dimiliki Aceh. Selain itu, Azhari Cage juga berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat segera menyelesaikan polemik bendera Aceh secara tuntas.

“Jangan sampai masyarakat Aceh terus menjadi korban hanya karena persoalan bendera yang belum mendapatkan kejelasan. Ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Sayangkan Bentrok Aparat & Massa Pengibar Bintang Bulan, Wagub Aceh Ajak Kembali ke Misi Kemanusian