Minggu, 26 April 2026

Razia TNI

Soal Razia oleh TNI, Anggota DPRA: Jangan Benturkan Mualem dengan Prabowo

Politisi Partai Aceh sekaligus Anggota DPRA T. Heri Suhadi akrab disapa Abu Heri menyayangkan aksi razia bendera Aceh yang dilakukan oleh

Penulis: Ilhami Syahputra | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/HO
SESALKAN RAZIA Politisi Partai Aceh sekaligus Anggota DPRA T. Heri Suhadi akrab disapa Abu Heri menyayangkan aksi razia bendera Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI di tengah situasi masyarakat sedang berjuang menghadapi musibah bencana banjir.  

Ringkasan Berita:
  • Secara khusus, Sebagai anggota DPRA dirinya mencium adanya indikasi upaya penggiringan opini untuk membenturkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan Presiden Prabowo Subianto.
  • Mengingat Partai Aceh dan Gerindra berada dalam satu koalisi besar, isu "makar" yang dihembuskan lewat razia bendera dianggap sebagai upaya meretakkan hubungan politik keduanya.
 

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

​SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Politisi Partai Aceh sekaligus Anggota DPRA T. Heri Suhadi akrab disapa Abu Heri menyayangkan aksi razia bendera Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI di tengah situasi masyarakat sedang berjuang menghadapi musibah bencana banjir. 

Ia menilai tindakan represif tersebut tidak bijaksana dan berpotensi merusak stabilitas politik serta hubungan harmonis antara daerah dan pusat.

​Abu Heri mempertanyakan motif di balik razia mendadak tersebut, terutama ketika warga sedang sibuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. 

Menurutnya, penggunaan kekerasan atau tindakan represif yang melukai warga sangat tidak patut dilakukan.

​"Merazia warga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara represif itu melukai perasaan rakyat. Motifnya apa dan untuk kepentingan siapa? Bukankah Aceh dan Jakarta sudah damai? Sebagian pakar hukum bahkan meyakini bendera Aceh sah secara konstitusi," ujar Abu Heri, Minggu (28/12/2025).

Baca juga: TNI Sita Bendera Bulan Bintang, Pistol, dan Senjata Tajam dalam Demo Ricuh di Lhokseumawe

​Ia menegaskan bahwa meskipun status bendera tersebut masih dinilai kontroversial oleh sebagian pihak, tindakan kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan.

Apalagi, Aceh telah menikmati perdamaian selama lebih dari 20 tahun tanpa konflik.

​Anggota DPRA ini juga menyoroti masalah wewenang pengamanan di lapangan.

Baca juga: Jembatan Kutablang Terapkan Buka Tutup

Ia mengingatkan bahwa otoritas keamanan wilayah seharusnya merupakan tugas kepolisian, bukan TNI yang turun dengan pendekatan represif.

​"TNI tidak bisa menjaga kedaulatan bangsa ini tanpa dukungan Pemerintah Aceh, elemen tokoh masyarakat, dan eks kombatan GAM. Hubungan yang sudah terjaga baik ini jangan dirusak oleh tindakan sepihak di lapangan," tegasnya.

​Benturkan Mualem-Prabowo

​Secara khusus, Sebagai anggota DPRA dirinya mencium adanya indikasi upaya penggiringan opini untuk membenturkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan Presiden Prabowo Subianto. 

Mengingat Partai Aceh dan Gerindra berada dalam satu koalisi besar, isu "makar" yang dihembuskan lewat razia bendera dianggap sebagai upaya meretakkan hubungan politik keduanya.

​"Jangan benturkan Mualem dengan Prabowo. Hubungan mereka selama ini berjalan sangat baik dalam kerangka menjaga perdamaian dan membangun Aceh di bawah bingkai NKRI. Tindakan berlebihan di lapangan justru berpotensi merusak stabilitas yang sedang harmonis," jelas Abu Heri.

Dorongan Penyelesaian Konstitusional 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved