Masa Tanggap Darurat Banjir Aceh Utara Diperpanjang Lagi, Fokus pada Validasi Data dan Pemulihan

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir selama tujuh hari ke depan, terhitung mulai 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Evaluasi Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir yang digelar di Pendopo Kabupaten Aceh Utara, Selasa (30/12/2025).

Rapat yang berlangsung sejak pukul 11.30 WIB itu dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, unsur Muspida, para asisten, kepala OPD, kabag, camat, serta perwakilan dari BNPB, BMKG, Telkom, dan PLN.

Dalam pemaparan awal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa potensi curah hujan ringan hingga lebat masih dapat terjadi di wilayah Aceh Utara.

BMKG mengimbau seluruh pihak dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan.

Perwakilan BNPB, Edi, menyampaikan bahwa hingga saat ini upaya pembukaan akses dan pembersihan pascabanjir masih terus berlangsung di lapangan.

Terkait data dampak bencana yang belum akurat, BNPB menekankan pentingnya pendataan langsung dari lapangan.

“Data harus dihimpun dari keuchik, camat, dan diteruskan secara berjenjang agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Sejumlah Desa Masih Terisolir

Camat Sawang melaporkan bahwa kondisi di wilayahnya masih cukup memprihatinkan.

Sejumlah desa masih terisolir sehingga distribusi logistik sangat sulit dilakukan akibat akses jalan yang terputus.

Selain itu, kondisi jalan yang mulai mengering justru menimbulkan debu tebal, sementara ketersediaan tenda keluarga masih sangat terbatas dan baru sekitar 200 unit yang tersalurkan.

Sementara itu, Camat Tanah Jambo Aye (TJA) Fauzi menyampaikan bahwa permasalahan di wilayahnya relatif sama dengan kecamatan lainnya.

Hingga kini masih terdapat laporan orang hilang yang belum ditemukan, jumlah pengungsi masih cukup banyak, serta keterbatasan relawan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan baru menjangkau sekitar 30 persen dari kebutuhan di lapangan,” ujarnya.