Prabowo Minta Maaf di Aceh Tamiang, Persilakan Bantuan Asing Masuk

Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana
• Prabowo menekankan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar 
• Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora.
• Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan rumah hunian sementara yang diinisiasi Danantara. 
• Prabowo Subianto menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pascabencana 

SERAMBINEWS.COM, ACEH TAMIANG - Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (1/1/2026), mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana. Di kabupaten ini, Presiden juga menggelar rapat terbatas (ratas).

Dalam sambutannya, Presiden mengaku mendapat laporan dari banyak daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya kenapa tak kunjung didatangi Presiden. Prabowo pun meminta maaf karena belum bisa datang ke semua titik terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

"Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, 'kok Presiden belum sampai?'. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, dirinya disarankan hadir ke daerah-daerah yang ada kegiatan pentingnya terlebih dahulu. Namun, dia menyadari betul bahwa semua daerah mengalami kesulitan yang sama besarnya. Prabowo pun memastikan akan mendatangi daerah-daerah yang dampak bencananya besar. 

"Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi," ucapnya. 

Terbuka dengan Kritik

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka dengan kritik masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera. Prabowo berkata dirinya menerima kritik-kritik tersebut meski tidak semuanya benar.

Kritik yang dia permasalahkan adalah soal beberapa pihak yang menganggap kunjungan sejumlah pejabat ke lokasi bencana tidak bermanfaat. "Saya kira inilah memang kewajiban kita, saya berterima kasih kepada semua unsur yang saya lihat turun ke lapangan," kata Prabowo dalam rapat dikutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.

Prabowo menyampaikan kementerian dan lembaga telah berbagi tugas untuk mengecek titik-titik terdampak bencana. Menurut dia, pejabat pemerintah tidak hanya datang ke daerah terdampak untuk melihat-lihat, tetapi juga mengidentifikasi masalah langsung di lapangan.

Meski begitu, Prabowo menyampaikan inisiatif itu tetap dianggap buruk oleh berbagai pengamat. "Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif," tuturnya.

Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Sebab, jika pejabat tidak turun ke lokasi bencana, mereka akan dianggap tidak peduli. Maka dari itu, Prabowo berujar pejabat di Indonesia harus siap menghadapi hujatan. "Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah," katanya.

Prabowo menyampaikan para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah tak boleh patah semangat karena kritik tersebut. "Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, enggak apa-apa, walaupun itu fitnah. Walau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita ya," tuturnya.

Sangat Serius 

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.

Bantuan Asing

Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah. “Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke Pemerintah Pusat,” ucap Presiden.

Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.

“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan total korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera menjadi 1.154 orang hingga Rabu sore, 31 Desember 2025. Paling banyak korban meninggal berada di Aceh, yaitu sebanyak 527 orang. Sementara korban meninggal di Sumatera Utara sebanyak 365 orang dan di Sumatera Barat 262 orang. 

Kunjungi Huntara

Sebelum ratas, sesaat setelah tiba di Aceh Tamiang, Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan rumah hunian sementara yang diinisiasi Danantara. Prabowo tiba di lokasi hunian menggunakan mobil Maung. Ia tampak menyapa warga yang menyambut dari sunroof mobil bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

Setibanya di lokasi peninjauan, Presiden Prabowo langsung meninjau unit rumah dengan luasan 4,5×4,5 meter yang dilengkapi dengan fasilitas dasar penunjang kenyamanan penghuni. Fasilitas tersebut meliputi tempat tidur, kipas angin, lemari, akses jaringan internet, serta sambungan listrik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

Rumah hunian Danantara ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi para warga terdampak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas pemerintah agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang telah dimulai sejak 24 Desember 2025 lalu. Pada tahap awal, pembangunan hunian mencapai 600 unit rumah yang berlokasi di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karang Baru.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah melalui Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah hunian dalam tiga bulan di wilayah terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Program rumah hunian ini pun diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.

Tidak hanya fasiltas dasar tersebut, kawasan rumah hunian Danantara juga dilengkapi dengan ruang komunal yang dapat digunakan bersama oleh para penghuni. Fasilitas komunal tersebut mencakup dapur bersama, toilet, taman bermain anak, serta musala sebagai sarana ibadah dan interaksi sosial masyarakat.

Pembangunan rumah hunian Danantara tahap pertama ini merupakan hasil kolaborasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinergi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dan BUMN dalam menghadirkan solusi cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.(kompas.com/*)

Normalisasi Sungai jadi Operasi Skala Besar

PRESIDEN Prabowo Subianto menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pascabencana melalui jalur laut dan meminta agar program tersebut menjadi operasi berskala besar. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), menanggapi usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait penanganan pendangkalan sungai akibat bencana. 

“Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big, big engineering operation. Tapi intinya saya sangat setuju ya,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan, normalisasi sungai yang dimulai dari muara atau kuala adalah pekerjaan teknis berskala besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan keahlian khusus. Dia pun meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknik. 

“Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering ya, dari mungkin dari BUMN karya, dari PU dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan agar operasi melibatkan pihak-pihak yang biasa melakukan kegiatan pengerukan atau dredging. “Ini kan engineering work skala besar ya, jadi dredging (pengerukan). Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, dredging untuk pelabuhan dan sebagainya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar normalisasi sungai-sungai di Aceh yang rusak dan mengalami pendangkalan akibat bencana dilakukan melalui jalur laut. Sjafrie mengatakan, kerusakan dan pendangkalan sungai di Aceh terjadi secara masif sehingga penanganannya membutuhkan waktu panjang dan upaya besar. 

“Dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI, bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan, tapi Sungai Tamiang itu bisa (dibenahi mulai dari) muara, bisa berasal dari laut,” ujar Sjafrie saat rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. 

Dia menjelaskan, normalisasi akan dilakukan melalui dua kegiatan sekaligus, yakni pendalaman sungai serta pengangkutan alat berat menggunakan jalur laut agar langsung mencapai titik pekerjaan. “Nanti kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat, sehingga dia bisa masuk sampai ke sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” kata Sjafrie. 

Menurut Sjafrie, rencana tersebut telah dibahas bersama jajaran TNI dan akan dilaksanakan secara besar-besaran, tidak hanya di Sungai Tamiang, tetapi juga di wilayah lain di Aceh. “Dan ini saya sudah bicara dengan Wakil Panglima, dengan TNI Angkatan Darat, kita harus upayakan ini besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi di Bireuen juga harus kita kerjakan. Jadi di Aceh kita lakukan itu, kita lihat lagi kalau ada di Sibolga umpamanya,” ujarnya. 

Sjafrie menambahkan, jalur laut dipilih agar kapal pengangkut alat berat dapat langsung masuk ke muara sungai tanpa harus melalui jalur darat. “Jadi dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai, sehingga kapal tidak perlu lagi taruh itu alat berat digendong pakai jalur darat, tapi dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden,” kata Sjafrie. 

Menanggapi usulan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa gagasan normalisasi kuala sungai sebelumnya juga telah disampaikan oleh Gubernur Aceh dan telah ia setujui. “Saya kira itu usul yang baik, itu juga yang diusulkan gubernur kepada saya sebenarnya. Jadi kuala-kuala itu yang kita akan apa itu, kita akan normalisasi, kita bongkar itu ya. Beliau sudah beberapa saat yang lalu sudah sampaikan, saya sudah setuju,” ucapnya.

Prabowo menilai, normalisasi kuala sungai juga penting untuk membuka kembali akses sungai dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. “Jadi pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita, sekaligus kita menghadapi ya kemungkinan cuaca yang ekstrem, ya kita sudah siap,” katanya. 

“Ya saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita melaksanakannya,” sambung Prabowo.(kompas.com)