Enam Bulan Pascabencana, Banyak Infrastruktur Aceh Masih Rusak

Ringkasan Berita:

• Mendagri mengungkap bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh
• Enam bulan pascabencana, berbagai sektor mulai dari perumahan, pendidikan, rumah ibadah hingga infrastruktur dasar masih membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi
• Mualem, menegaskan hampir seluruh sektor terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh masih membutuhkan penanganan serius

Terlepas dari kita sudah bisa mengembalikan kepada fungsi yang normal kehidupan masyarakat, tapi kan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkap bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh. Menurutnya, enam bulan pascabencana, berbagai sektor mulai dari perumahan, pendidikan, rumah ibadah hingga infrastruktur dasar masih membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Terlepas dari kita sudah bisa mengembalikan kepada fungsi yang normal kehidupan masyarakat, tapi kan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Masalah perumahan, masalah pendidikan, masalah rumah ibadah, madrasah, jalan, jembatan, sawah, kemudian tambak, dan lain-lain," kata Tito.

Hal itu disampaikan Tito kepada wartawan usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (9/6/2026).

Kasatgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera itu mengungkap, bahwa pemerintah memang telah berhasil mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal secara fungsional. 

Namun, pemulihan permanen masih membutuhkan waktu karena banyak fasilitas dan infrastruktur yang rusak akibat bencana belum sepenuhnya diperbaiki.

"Intinya, kita sudah kembali kepada normal, tapi belum permanen. Normalnya normal fungsional. Artinya pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik juga oke, SPBU berjalan operasional, internet juga jalan, logistik juga tidak kekurangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung hingga 2028. 

Program tersebut mencakup perbaikan perumahan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, jalan, jembatan, sarana pertanian, tambak, serta berbagai fasilitas publik lainnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah pusat bulan lalu juga telah memutuskan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama periode 2026-2028.

"Total anggaran yang sudah disetujui oleh Pak Presiden dan DPR itu adalah untuk tiga provinsi ini selama tiga tahun Rp 100,1 triliun, dibagi menjadi tiga tahapan, Rp 39 triliun, Rp 32 triliun, dan Rp 28 triliun lebih," jelas Tito.

“Nah di samping itu, di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Rp 10,6 triliun tambahan TKD, Transfer Keuangan Daerah. Kita minta teman-teman di daerah, kepala-kepala daerah, untuk menggunakan ini untuk kepentingan menangani bencana di daerah masing-masing,” lanjutnya.

Tito juga mendorong para pimpinan kementerian/lembaga untuk bergerak cepat apabila anggaran senilai Rp 39 triliun untuk penanganan bencana tahun ini sudah dicairkan oleh Kementarian Keuangan. 

“Begitu nanti sudah dicairkan kementerian/lembaga dari Kementerian Keuangan, maka otomatis kita akan segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program-program dan kegiatan yang jumlahnya 11.512 kegiatan untuk tiga provinsi,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar seluruh target pemulihan dapat berjalan sesuai rencana. "Nah ini yang akan kita monitor terus setiap dua minggu nantinya," pungkasnya.