Abu Heri Dorong Padat Karya untuk Pemulihan Pasca Bencana Banjir Aceh 

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR Aceh T Heri Suhadi (Abu Heri) menilai pengerahan ribuan ASN ke lokasi bencana cukup sebagai simbol kepedulian negara.
• Ia mengusulkan Pemerintah Aceh beralih ke program padat karya agar warga terdampak terlibat langsung dalam pembersihan lingkungan sekaligus memperoleh penghasilan.
• Menurutnya, pemberdayaan warga akan mempercepat pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis pascabencana secara berkelanjutan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Anggota DPR Aceh, T Heri Suhadi akrab disapa Abu Heri, menilai kehadiran ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diturunkan Pemerintah Aceh untuk gotong royong di lokasi bencana sudah cukup sebagai simbol kepedulian negara. 

Menurutnya, setelah dua gelombang relawan ASN, langkah selanjutnya harus difokuskan pada pemberdayaan warga terdampak bencana.

Abu Heri mengusulkan agar Pemerintah Aceh membuka skema padat karya untuk pembersihan lingkungan di setiap gampong atau desa. 

Skema ini dinilai mampu memberi kesempatan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana untuk memperoleh pendapatan, sekaligus berperan aktif dalam pemulihan lingkungan dan fasilitas publik.

“ASN sudah menunjukkan kepedulian. Sekarang giliran warga diberi ruang, Mereka bisa membersihkan gampong, sekolah, dan fasilitas umum dengan imbalan ongkos kerja. Ini mirip dengan program cash for work pascatsunami dulu,” ujar Abu Heri, Selasa (6/1/2026). 

Menurutnya, pola tersebut bukan hanya meringankan beban pemerintah dalam penanganan pascabencana, tetapi juga menghadirkan solusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. 

“Dengan demikian, semangat gotong royong tetap terjaga, namun warga terdampak juga merasakan manfaat langsung berupa penghasilan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Abu Heri, pelibatan warga secara langsung juga akan mempercepat pemulihan sosial dan psikologis masyarakat. 

Partisipasi aktif dalam membenahi lingkungan, kata dia, dapat menumbuhkan rasa memiliki sekaligus mengembalikan martabat warga agar tidak sekadar diposisikan sebagai penerima bantuan.

Ia mengingatkan agar kebijakan penanganan bencana tidak berhenti pada pendekatan seremonial. Mobilisasi ASN dalam jumlah besar memang penting pada fase awal darurat, namun pada tahap pemulihan, kebijakan yang berorientasi pada ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai warga hanya menonton ASN bekerja di kampung mereka sendiri. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang memberi ruang kerja dan penghasilan bagi masyarakat terdampak,” tegas politisi yang dikenal vokal menyuarakan isu-isu sosial tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menurunkan sekitar 3.000 ASN relawan ke berbagai wilayah terdampak bencana. Selain itu, sebanyak 4.000 ASN juga dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan lumpur.