Pemkab Bireuen Segera Bangun 3.692 Huntap Bagi Korban Banjir

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Menyahuti aspirasi masyarakat korban banjir yang rumahnya hilang dan rusak, Pemkab Bireuen menargetkan pembangunan sebanyak 3.692 unit rumah.

Peletakan batu pertama dijadwalkan pada Rabu (7/1/2025) di kawasan Balee Panah, Juli Bireuen.

Informasi melegakan bagi korban banjir  itu, disampaikan Plt Kalak BPBD Bireuen, Doli Mardian kepada Serambinews.com, Selasa (6/1/2026).

Hal tersebut disampaikan hasil rapat koordinasi di pendopo Bupati Bireuen yang dihadiri langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Langkah tersebut katanya, merupakan langkah progresif dalam menangani warga terdampak banjir besar.

Alih-alih membangun Hunian Sementara (Huntara), Pemkab Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memutuskan langsung fokus pada pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

Plt Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan respons atas aspirasi langsung dari masyarakat di titik-titik terdampak, mulai dari Gampong Kubu hingga Peusangan Siblah Krueng.

"Masyarakat secara tegas meminta hunian permanen. Mereka merasa kalau dibangun Huntara, itu bukan milik
tetap dan mereka harus berpindah-pindah lagi nantinya," ujar Doli Mardian.

Baca juga: Prabowo Sebut Lumpur Banjir Aceh Diminati Swasta, Jubir MTA: Kita Tunggu Hasil Kajian

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, pembangunan rumah contoh Huntap, apabila tidak ada halangan akan segera dimulai pada Rabu (7/1/2026) besok.

Gampong Balee Panah dipilih menjadi lokasi perdana peletakan batu pertama.

"Bila tidak ada halangan, besok Bapak Bupati Bireuen bersama perwakilan BNPB Pusat dan pihak vendor akan melakukan peletakan batu pertama. Ini komitmen kita bahwa pembangunan fisik segera dimulai," tegas Doli.

Secara total, tambahnya, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 3.692 unit rumah.

Hingga saat ini, BPBD telah mengantongi 900 surat tanah  atau alas hak yang dinyatakan siap bangun.

Bagi warga yang terkendala lahan, Doli menyebut solusinya adalah musyawarah di tingkat gampong.

Warga diperbolehkan membangun di lokasi lain, bahkan lintas kecamatan, selama administrasi tanahnya jelas.

Kemudian, selama proses konstruksi berjalan, Pemkab Bireuen memastikan warga tidak terlantar.

Pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan.

"Hari ini secara simbolis diserahkan oleh Bapak Bupati. Tahap awal diberikan untuk tiga bulan. Jika rumah belum selesai dalam waktu tersebut, bantuan akan diperpanjang lagi. Tujuannya agar warga bisa menyewa tempat tinggal yang layak sementara waktu," jelasnya lagi.

Baca juga: Rp 600 Juta BTT Dibangun Huntara untuk Korban Banjir di Pidie, Pekerjaan Terus Dikebut

Ditambahkan, tak hanya soal papan, urusan pangan juga menjadi prioritas.

BPBD Bireuen tengah menyalurkan bantuan 660 ton beras yang menyasar sekitar 16.000 Kepala Keluarga (KK) di 17 kecamatan terdampak.

"Masing-masing KK mendapatkan jatah 40 kg beras. Kami pastikan tidak ada gampong yang terlewati. Baik bantuan sandang maupun pangan, semuanya kita layani berdasarkan data by name by address,"
pungkas Doli.

Kehadiran Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Bireuen diharapkan, mampu mempercepat sinkronisasi administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN),.

Sehingga status kepemilikan tanah Huntap tersebut memiliki legalitas hukum yang kuat bagi masyarakat. (*)