Copot Plt BPBD Aceh Timur, Bupati Al-Farlaky: Kita Butuh Langkah Cepat

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Bupati Aceh Timur copot Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur Afifullah.

Afifullah dinilai lamban dalam menanggani banjir, yang mengakibatkan banyak data tidak terdata dan terserap.
Ditambah lagi Aceh Timur kembali dikepung banjir, dan Plt BPBD lamban dalam pendataan dan fast respons.

Mengingat Aceh Timur butuh pergerakan cepat untuk kembali membangun dan pendataan yang lengkap merupakan fitur yang penting dalam langkah tersebut.

Al-Farlaky bertindak tegas dengan mencopot Afifullah dan menggantikan dengan Syahrizal Fauzi yang sebelumnya menjabat Plt Inspektorat Aceh Timur.

"Hari ini saya copot Plt BPBD dan menggantikan dengan pak Syahrizal Fauzi, kita butuh langkah cepat dan data yang lengkap," tuturnya, saat ground breaking Huntara, Jumat (9/1/2026).

Dalam pidatonya itu, Al-Farlaky menekankan, dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ia akan memilih orang yang tepat dan punya kemampuan dalam menjalankan tugas.

Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai bekerja sesuai intruksi akan dicopot.

"Saya membutuhkan orang yang punya keahlian, tidak peduli dia anak siapa, istri siapa, suami siapa, asalkan punya kemampuan dan mampu bekerja akan saya pake," tuturnya.

Baca juga: Tiga Menteri Kunjungi Tambak di Alue Kuta Jangka-Bireuen, Zulhas Sebut Pemerintah akan Kaji Bantuan

Menurut pandangannya, tata kelola pemerintahan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas ide, kompetensi teknis, serta kemampuan kolaboratif.

Ia menegaskan pentingnya prinsip the right man on the right place individu dengan kemampuan konseptual akan ditempatkan pada fungsi strategis.

mereka yang memiliki kecakapan eksekusi akan difokuskan pada implementasi lapangan, sementara sosok dengan kemampuan retorika akan diberi tanggung jawab dalam fungsi komunikasi publik.

​"Saya instruksikan seluruh jajaran untuk menyesuaikan ritme kerja dengan akselerasi yang saya tetapkan. Diperlukan kapabilitas kolektif untuk menggerakkan roda pemerintahan secara dinamis. Penegasan ini bertujuan agar seluruh kepala dinas bekerja dengan prinsip cepat dan tepat, guna menghindari tata kelola yang tidak terstruktur," jelasnya.

​Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa setelah fase pemulihan usai, pemerintah daerah akan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas (retret pelatihan) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

 Program ini dirancang untuk membentuk mentalitas kerja yang tangguh di bawah tekanan, serta menumbuhkan budaya kerja yang responsif dan akseleratif. (*)

Baca juga: 2.500 Ton Bantuan Logistik PMI Tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara