Anggaran Dana Desa Dipotong, APDESI Aceh Besar: Banyak Program Gampong Terancam Gagal

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Besar, Muslim MS, S.E., mengungkapkan keresahan para kepala desa (keuchik) akibat pemotongan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tahun 2026. Pemangkasan anggaran tersebut dinilai berdampak besar terhadap kelangsungan program pembangunan di gampong.

Muslim menyebutkan, rata-rata setiap desa di Aceh Besar mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp300 juta, bahkan yang terendah mencapai Rp200 juta. Kondisi ini membuat banyak program yang sebelumnya telah direncanakan terpaksa dibatalkan.

“Dengan adanya pemotongan ini, banyak kepala desa merasa resah. Program-program yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan lagi,” ujar Muslim, Selasa (13/1/2026).

Ia menambahkan, pemotongan anggaran yang dilakukan secara tiba-tiba sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Hingga kini, pihaknya belum mendapatkan kejelasan apakah pemangkasan Dana Desa ini hanya berlaku untuk tahun berjalan atau akan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.

“Apakah pemotongan ini hanya tahun ini saja atau sampai tahun depan, kita masih belum tahu. Ini yang membuat desa-desa bingung,” katanya.

Baca juga: Puluhan Warga Tingkeum Manyang Bireuen Masih Bertahan di Meunasah, Harap Hunian Jelang Ramadan

Baca juga: 5 Cara Lindungi Anak dari Pedofilia Lewat Edukasi Seksual, dr Boyke : Orang Tua Jangan Anggap Tabu

Sebagai Ketua APDESI Aceh Besar, Muslim berharap agar pemangkasan Dana Desa hanya terjadi pada tahun anggaran 2026, dan pada tahun berikutnya alokasi dana dapat kembali normal. Ia juga meminta adanya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada desa.

Selain itu, APDESI Aceh Besar mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan penjelasan yang jelas, akurat, dan terbuka terkait rencana pemotongan Dana Desa. Menurutnya, informasi yang beredar di tengah masyarakat dan pemerintahan desa masih simpang siur.

Muslim menduga, pemangkasan Dana Desa tersebut kemungkinan dialihkan untuk program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih. Meski menyayangkan kebijakan tersebut, ia menyebut pemerintah desa tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan tersebut.

“Sangat disayangkan kebijakan pemangkasan Dana Desa oleh Menteri Keuangan. Tapi apa boleh buat, kita hanya bisa menerima,” ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini banyak kepala desa menyampaikan keluhan kepada APDESI Aceh Besar karena pemotongan anggaran disebut mencapai hingga 70 persen di beberapa desa. Dengan kondisi tersebut, hampir seluruh program desa terancam tidak dapat berjalan.

“Dengan pemotongan sebesar itu, apa yang sudah diprogramkan oleh desa tidak akan jalan lagi. Semua kepala desa mengeluh,” tutup Muslim.