Tim Terpadu Pemkab Nagan Raya Periksa PT KIM, Temukan Hal Mengejutkan Ini

Ringkasan Berita:

• Tim Terpadu Pemkab Nagan Raya memeriksa dokumen perizinan dan lahan PT Kharisma Iskandar Muda (KIM).
• Ditemukan ada lahan sawit di luar HGU serta masalah peralihan tanah masyarakat yang belum jelas.
• Selain itu, tenaga kerja masih berstatus harian lepas dengan upah di bawah standar, sehingga akan direkomendasikan sanksi administratif.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan Pemkab Nagan Raya melakukan pemeriksaan dokumen perizinan, HGU, plasma PT Kharisma Iskandar Muda (KIM), Kamis (15/1/2026).

PT KIM adalah perusahaan bergerak di bidang perkebunan sawit dan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) yang berlokasi di Kecamatan Tadu Raya dan Beutong.

Tim terpadu yang turun ke perusahaan tersebut terdiri DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPKD, Satpol PP, Camat Tadu raya, Camat Beutong, keuchik setempat.

Tim terpadu dipimpin Kepala DPMPTSP Nagan Raya, Ir H Hizbulwatan.

Dalam peninjauan itu, kedatangan tim diterima perwakilan PT KIM, yakni Manajer Bidang Perkebunan, Feri Hamdani didampingi staf.

"Proses pemeriksaan oleh masing-masing dinas memeriksa secara terperinci dan setelah pemeriksaan di kantor perkebunan PT KIM dilanjutkan pemeriksaan ke lapangan," ujar Hizbulwatan kepada wartawan.

Baca juga: Satgas PKH Bidik Aceh Tamiang, 660 Hektare Perkebunan Kelapa Sawit Ilegal Masuk Radar

Dikatakan dia, hasil temuan tim di lapangan dan berdasarkan keterangan dari berbagai pihak terkait tanah perkebunan PT KIM, ada yang di luar HGU dan sudah ditanam sawit.

"Terkait tanah peralihan hak tanah dari masyarakat kepada perusahaan melalui komite yang dibentuk oleh perusahaan dan pembayaran melalui komite,” kata Hizbulwatan.

“Sedangkan ada sebagian masyarakat pemilik tanah tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun, namun tanahnya sudah digarap oleh perusahaan," ujar Kepala DPMPTSP.

Terkait perihal tanah ini, urai dia, itu merupakan persoalan serius.

“Karena bagaimana proses peralihan hak tanah, sedangkan masyarakat ada yang belum pernah menjual tanahnya, apalagi menerima uang penjualan tanah,” terang dia.

"Tapi tanahnya sudah digarap oleh perusahaan dengan dasar hasil dari proses komite," sebutnya.

Baca juga: Pemkab Nagan Raya Tutup Aktivitas Perkebunan Sawit PT Mon Jambe, Tak Kantongi Izin

Terkait pajak dan pendapatan lainnya yang sah untuk Pemkab Nagan Raya dari perusahaan PT KIM, akan dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh BPKD.