Verifikasi Rumah Rusak, 220 Mahasiswa Diturunkan Ke 24 Kecamatan di Aceh Timur

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI -  Sebanyak 220 mahasiswa akan diterjunkan langsung ke 24 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur untuk verifikasi rumah rusak akibat bencana banjir.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan RRekonstruksi, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pendataan kerusakan rumah yang melibatkan 2020 mahasiswa putra daerah. 

Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan data kerusakan rumah warga hasil verifikasi yang bersifat objektif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, mengatakan, tujuan dari verifikasi ini untuk penilaian ulang (re-assesment) terhadap data awal yang telah diajukan.

"Kami ingin proses verifikasi pendataan ini dilakukan lebih objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterlibatan mahasiswa sebagai verifikator diharapkan mampu menjaga integritas data di lapangan," paparnya.

Baca juga: Huntara Tahap Pertama di Aceh Timur Rampung, Al-Farlaky: Kita Ada Tim Verifikasi Data

Selama 10 hari kedepan, para mahasiswa nyang sudah dibekali materi diterjunkan ke 24 Kecamatan terdampak. 

Mereka akan memverifikasi data by name by address untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang berhak.

Adapun klasifikasi kerusakan dan nilai bantuan mengacu pada aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Juklak BNPB

Berikut rinciannya;

1. Rusak ringgan 0 sampai 30 persen mendapatkan stimulus Rp 15 juta
2. Rusak sedang 30 hingga 70 persen mendapatkan stimulan senilai Rp 30 juta
3. Rusak berat 70 sampai 100 persen mendapatkan stimulus Rp 60 juta rupiah.

Jarwansyah menekankan, bahwa tim di lapangan bertarung dengan waktu, agar bantuan stimulan dapat disalurkan. 

Harapan kami, proses ini dipercepat sehingga sebelum bulan ouasa, masyarakat sudah bisa menerima bantuan dan mendapat tempat yang layak huni," jelasnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, hasil pendataan mahasiswa ini tidak hanya diserahkan ke

Untuk menjaga akuntabilitas, hasil pendataan mahasiswa ini tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, tetapi juga akan dipadankan dengan data kependudukan dari Dinas Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Timur.

Baca juga: 120 Dayah di Aceh Timur Rusak Pasca Banjir, MPU Ajak Masyarakat Patungan Membantu