Warga Curhat ke Mendagri, Minta segera Dibangun Huntara dan Tenda Sekolah

Ringkasan Berita:

• Warga Dusun Sarahgala Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur minta kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian agar Huntara segera dibangun
• Bagi para pengungsi, hidup di bawah terpal bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan. Terlebih bulan Ramadhan tinggal beberapa pekan lagi
• Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana banjir dan tanah longsor untuk keempat kalinya. Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026

Kami sudah tinggal di tenda selama 2 bulan. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal hunian sementara (Huntara). Kami mencoba bersabar karena tahu pemerintah sedang bekerja, tapi kami sangat berharap proses ini bisa dipercepat. Jelamat, Pengungsi di Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Warga Dusun Sarahgala, Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar hunian sementara (Huntara) segera dibangun di kampung mereka mengingat hingga saat ini masyarakat desa masih tinggal di tenda pengungsian yang dibagi oleh BNPB. 

Bagi para pengungsi, hidup di bawah terpal bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan. Terlebih bulan Ramadhan tinggal beberapa pekan lagi. Jelamat, salah satu warga yang mengungsi bersama empat anggota keluarganya, mengungkapkan keluh kesahnya selama dua bulan hidup di pengungsian.

"Kami sudah tinggal di tenda selama dua bulan. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal Hunian Sementara (Huntara). Kami mencoba bersabar karena tahu pemerintah sedang bekerja, tapi kami sangat berharap proses ini bisa dipercepat, dan alhamdulillah hari ini Pak Mendagri dan pak Bupati berkunjung, kami menyampaikan langsung keperluan kami apa saja yang harusnya ada," ujar Jelamat.

Kondisi ini dialami oleh ratusan warga lainnya. Kepala Desa (Keuchik) Sahraja, Sulaiman, mencatat bahwa dampak banjir bandang ini meluas di empat dusun, yaitu: (1). Dusun Sahraja; (2). Dusun Sarah Gala; (3). Dusun Puring, dan (4). Dusun HTI

"Secara keseluruhan, terdapat 812 jiwa dari 233 Kepala Keluarga (KK) yang senasib. Kami kini bergantung pada bantuan dan kebijakan pemulihan dari pemerintah daerah maupun pusat,”  tuturnya. 

Sementara itu, Aisyah, guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sarahgala meminta kepada Mendagri agar diberikan tenda sekolah dan tenda untuk ruang guru. Sejak aktif kembali sekolah Senin (19/1/2026) lalu, mereka belajar di ruang terbuka dengan keadaan darurat  serta di bawah tenda Kemendikdasmen. 

Namun tenda tersebut tidak sepenuhnya menampung sebanyak 96 murid yang berada di SD Sarahgala itu. Beberapa dari mereka harus belajar di atas terpal. 

"Kami meminta agar ada penambahan tenda bagi siswa dan guru, serta ada bantuan alat tulis agar siswa-siswi kami dapat belajar dan menulis lagi, karena banyak alat tulis dan perlengkapan lain terbawa arus banjir bandang setinggi delapan meter," paparnya. 

Permintaan tersebut disetujui oleh Kemendagri saat berdialog dengan korban banjir di Dusun Sarahgala. Tito menjelaskan akan memerintahkan Bupati dan Dinas Pendidikan menambahkan tenda belajar dan bantuan  alat tulis untuk para siswa. 

Sementara permintaan pembangunan Huntara juga sedang dalam pendataan dan pemetaan lokasi dimana Huntara dibangun. "Para korban ibu-ibu, guru dan masyarakat meminta beberapa hal agar disegerakan, seperti Huntara dan penambahan tenda belajar, kami sanggupi dan akan segera direalisasikan," tuturnya saat mengunjungi lokasi banjir di Desa Sahraja. 

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky serta Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto. 

Selain ke Aceh Timur, Kamis kemarin Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE juga mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kunjungan ke Aceh Utara. Wagub sekaligus menyerahkan bantuan di Posko Pengungsian Desa Bukit Linteung, Aceh Utara.

Selanjutnya, ke Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan. Untuk mencapai lokasi tersebut, rombongan menempuh perjalanan menggunakan perahu mengingat kondisi wilayah yang masih terdampak bencana.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan Wakil Gubernur Aceh bersama Menteri Dalam Negeri juga melaksanakan makan siang bersama di tenda pengungsian Desa Bandar Pusaka, Dusun Seulemak, sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

Pada hari yang sama, Wakil Gubernur Aceh juga mendampingi Mendagri meninjau pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Ramah Rayeuk, Kecamatan Langkahan.

Wagub menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan dalam penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, kehadiran langsung Mendagri beserta jajaran merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam membantu masyarakat terdampak, baik melalui penanganan darurat, penyaluran bantuan, maupun percepatan penyediaan hunian sementara.(al/sak)

Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat

Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana banjir dan tanah longsor untuk keempat kalinya. Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan, keputusan tersebut diambil oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, berdasarkan hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Gubernur setempat, pada Kamis (22/1/2026). “Berdasarkan hasil Rapat Forkopimda hari ini, Gubernur telah memutuskan perpanjangan keempat status Tanggap Darurat Bencana Aceh selama tujuh hari, mulai 23 sampai 29 Januari 2026,” kata MTA, kepada Serambi.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh Mualem, hadir secara virtual Zoom karena sedang berada di luar daerah. Mualem menjelaskan, bahwa perpanjangan masa tanggap darurat ini juga karena mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Nomor: 300.1.7/e.98/BAK tanggal 21 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, atasnama Mendagri.

Selain itu, lanjut MTA, keputusan memperpanjang status tanggap darurat juga didasarkan pada hasil rapat koordinasi virtual dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. “Saya sebagai Gubernur Aceh, dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 selama tujuh hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026,” kata Mualem.

Dalam amaran tersebut, Mualem juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan menghimbau seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Beberapa instruksi penting yang ditekankan antara lain memperkuat koordinasi dengan Satgas Pemulihan Pascabencana, kementerian, lembaga, dan seluruh stakeholder terkait; menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman warga, sarana ibadah, sekolah, pasar, sawah, serta kebun masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, kepastian pemenuhan logistik bagi seluruh korban bencana, termasuk bagi warga di sepuluh gampong yang hingga kini masih terisolir di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian, Mualem turut menginstruksikan agar upaya pemulihan mata pencaharian masyarakat korban bencana segera dilakukan. 

Terakhir, menargetkan penyelesaian Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026. “Dokumen R3P harus selesai paling lambat pada 2 Februari 2026,” pungkasnya.(ra)