Darurat Bencana Diperpanjang Sepekan, Pemerintah Aceh Diminta Amankan Stok Logistik

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memutuskan kembali memperpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana selama sepekan ke depan, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.

Dalam masa perpanjangan ini, Pemerintah Aceh didorong untuk memanfaatkan masa tanggap darurat dengan mengamankan ketersediaan logistik serta mempercepat penerbitan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) agar penanganan darurat dan proses pemulihan tidak terhenti saat memasuki fase transisi.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR di Aceh, Safrizal ZA, mengatakan segala bentuk kemudahan-kemudahan yang diizinkan pada masa tanggap darurat perlu dimanfaatkan secara maksimal, agar pekerjaan tidak tersendat akibat prosedur normal setelah masa darurat berakhir.

“Kemudahan-kemudahan pada fase tanggap darurat ini, terutama dalam kontraktual, dalam pengadaan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Termasuk di antaranya mencukupkan cadangan logistik yang sebagian pihak mengkhawatirkan kalau keluar dari masa tanggap darurat, kemudahan penyediaan logistik menjadi terganggu,” ujar Safrizal dalam rapat bersama Gubernur Aceh dan Forkopimda Aceh yang digelar secara virtual di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.

Ia menegaskan, kebutuhan dasar logistik harus dipastikan aman selama masa perpanjangan ini, termasuk pengisian lumbung-lumbung logistik di wilayah dengan akses sulit.

“Distribusi logistik dalam satu minggu ini tolong penuhi semua lumbung-lumbung logistik, terutama di askes sulit, karena kemudahan di masa tanggap darurat ini,” tegasnya.

Baca juga: Naik Boat, Wagub Dampingi Mendagri Tito Kunjungi Warga di Posko Pengungsian Aceh Utara

Safrizal menyebutkan, berdasarkan data yang mereka peroleh, sekitar 24.000 kepala keluarga saat ini masih sangat bergantung pada layanan masa tanggap darurat.

Oleh karena itu, seluruh kebutuhan masyarakat terdampak harus dipetakan secara menyeluruh dalam satu pekan ke depan.

“Kemudian juga dampak terhadap fasilitas publik seperti jalan yang harus dibuka. Ada sebahagian kecil yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Dalam satu minggu ini semua tempat harus berhasil kita identifikasi dan harus berhasil kita buka,” jelasnya.

Safrizal juga menekankan pentingnya komando terpadu dan mobilisasi sumber daya lintas sektor selama masa perpanjangan tanggap darurat.

Menurutnya, fase tujuh hari ke depan sebagai periode krusial menuju masa transisi, sehingga perlu manajemen risiko untuk memetakan semua kemungkinan yang akan terjadi ke depan.

“Fase tujuh hari ini adalah fase menuju transisi, ada kebahagiaan karena kita bisa memperpendek masa darurat menuju masa transisi berikutnya mungkin kalau lancar. Tetapi juga ada manajemen risiko yang juga harus kita hadapi, harus kita petakan, kita identifikasi, beserta dengan solusi-solusinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa perpanjangan masa tanggap darurat selama sepekan ini tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan logistik dan peralatan pendukung penanganan bencana.

“Oleh karenanya perlu kita yakinkan kepada kementerian untuk mengerjakan dalam satu minggu ini secepat-cepatnya. Mudah-mudahan proses kerja keras ini terus bisa kita laksanakan dengan semangat kolaborasi yang sekuat-kuatnya,” pungkasnya.(*)