Mualem Minta BPKA Tagih ke Pusat Dana TKD Rp 1,7 Triliun

Terkait Dana Transfer ke Daerah 

• Perpres TKDD 2026 terbit, namun alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tidak berubah, tetap Rp 7,03 triliun.
• Tidak ada tambahan anggaran meski sebelumnya pemerintah pusat berkomitmen mengembalikan TKD Aceh sekitar Rp 1,7 triliun.
• Penurunan TKD Aceh dibanding 2025 mencapai Rp 904 miliar, termasuk Dana Otsus yang berkurang lebih dari Rp 300 miliar.
• Dampak penurunan dana berpotensi mengganggu program prioritas Aceh di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga kelembagaan adat.
• Situasi fiskal Aceh berat, karena daerah masih dalam fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota sepanjang 2025.
• Gubernur Aceh Muzakir Manaf memerintahkan Kepala BPKA, Reza Saputra, untuk menagih kejelasan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
• Reza diminta membangun komunikasi dengan DPR RI dan mengawal proses pengembalian TKD hingga tingkat nasional.
• Komponen utama TKD meliputi: Dana Bagi Hasil (DBH); Dana dari hasil pajak (PPh, PBB, Cukai) dan Sumber Daya Alam (Kehutanan, Minerba, Migas); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana untuk membiayai kegiatan prioritas nasional; Dana Otonomi Khusus & Keistimewaan; Dana Desa (DD).
• Pemerintah Aceh menunggu langkah konkret dari pusat, sembari menyiapkan opsi penyesuaian APBA 2026 jika pengembalian TKD tak segera direalisasikan.