Peran DPRA Lebih dari Sekadar Pokir, Akademisi USK: Harus Jadi Garda Terdepan Kawal Huntara

Dr Effendi Hasan menegaskan bahwa energi politik Aceh saat ini semestinya difokuskan sepenuhnya pada agenda substansial, yakni percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia menyoroti dinamika relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagai kunci utama keberhasilan pemulihan tersebut.

Menurutnya, kedua institusi tersebut adalah pilar utama yang harus saling melengkapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik.

"Relasi eksekutif–legislatif idealnya dibangun dalam kerangka checks and balances yang konstruktif dan dewasa, bukan melalui konflik terbuka yang justru berpotensi menggerus kepercayaan publik," tegas Dr Effendi.

Dalam sistem pemerintahan modern, ia menilai fungsi pengawasan legislatif seharusnya dijalankan melalui mekanisme kelembagaan yang rasional, berbasis data, serta menjunjung tinggi etika politik.

Hal ini penting untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan, khususnya dalam situasi krisis pascabencana.

Terkait posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dr Effendi menjelaskan bahwa sebagai pejabat administratif tertinggi, kritik terhadap Sekda perlu ditempatkan secara proporsional dan institusional.

Hal ini mengingat Sekda bekerja sepenuhnya dalam koridor kebijakan dan arahan kepala daerah.

Terlebih dalam konteks Aceh, ia melihat adanya modal strategis untuk memperkuat kolaborasi karena kepemimpinan eksekutif dan legislatif berasal dari basis partai politik yang sama, yakni Partai Aceh.

Alih-alih menampilkan fragmentasi elite di ruang publik, ruang sinergi seharusnya terbuka sangat luas.

Baca juga: Akademisi USK Kritisi Tujuan Pembentukan Satgas Rehab-Rekon, Desak Presiden Libatkan Pemerintah Aceh

“Dalam perspektif etika politik, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun harus dikelola secara institusional dan berorientasi pada solusi. Kesamaan basis politik antara eksekutif dan legislatif seharusnya menjadi modal strategis untuk memperkuat kolaborasi kebijakan, bukan menampilkan fragmentasi elite di ruang publik,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Dr Effendi menekankan bahwa kolaborasi yang beretika merupakan kunci utama tata kelola pemerintahan.

“Ketika eksekutif dan legislatif mampu menjaga etika kelembagaan, menghormati batas fungsi masing-masing, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama, maka proses pemulihan Aceh tidak hanya akan berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI