Wali Nanggroe dan BPJS Kesehatan Bahas Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan di Aceh

Ringkasan Berita:Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar bersama BPJS Kesehatan membahas peningkatan mutu dan perluasan akses layanan kesehatan di Aceh pasca bencana.

 

Wali Nanggroe menekankan perlunya langkah konkret agar masyarakat terdampak bencana mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas.

 

BPJS Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap Program JKA, peningkatan mutu layanan, serta komitmen mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) di Aceh.

Laporan wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al-Haythar melakukan pembahasan peningkatan Mutu Layanan Kesehatan serta perluasan akses layanan di Aceh bersama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I.

Pertemuan berlangsung pada Selasa (3/2/2026) di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh Besar.

Wali Nanggroe menyampaikan bahwa kondisi Aceh saat ini pasca bencana perlu perhatian khusus yaitu terutama di bidang kesehatan. 

Menurut Wali Nanggroe, dikhawatirkan pasca bencana timbul penyakit yang diderita oleh masyarakat, sehingga perlu perluasan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan di Aceh.

“Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan mutu layanan pada fasilitas kesehatan di Aceh secara maksimal. 

Apalagi saat ini kondisi Aceh telah mengalami masa konflik dan bencana alam hidrometeorologi yang berdampak pada psikologis dan kesehatan masyarakat. 

Harapannya masyarakat yang terdampak bencana harus mendapatkan layanan kesehatan mudah dan cepat, oleh karena itu diperlukan perluasan akses layanan pada fasilitas kesehatan,” jelas Wali Nanggroe yang didampingi oleh Staf Khusus Wali Nanggroe M. Raviq dan Anggota Majelis Tuha Peut Sulaiman Abda.

Baca juga: Bertemu dengan Konsul Amerika Serikat, Wali Nanggroe Bahas Penanganan Pascabencana Aceh

Sementara itu, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan kedeputian Wilayah I, Neni Fajar bersama Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan, Rasinta Ria Ginting menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan mendukung terkait perluasan akses pelayanan kesehatan terutama pasca bencana di Aceh.

“BPJS Kesehatan siap mendukung apa yang telah disampaikan oleh Wali Nanggroe untuk memperluas pelayanan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terutama bagi masyarakat yang berdampak pada bencana. 

Kemudian peningkatan mutu layanan kesehatan juga menjadi hal penting untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” ungkap Neni.

Mengenai pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), BPJS Kesehatan juga mendukung sepenuhnya setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh agar Program JKA yang terintegrasi dengan Program JKN dapat terus keberlanjutan. 

Baca juga: Wali Nanggroe Minta Pemerintah Aceh Lahirkan UU Pendidikan Lingkungan di Sekolah

Kemudian juga, Neni juga berharap dari sisi kepesertaan juga agar Provinsi Aceh dapat terus mempertahankan Predikat Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama.

Akses layanan kesehatan di Aceh

Katanya, sepanjang tahun 2025, untuk akses pelayanan kesehatan, tercatat setiap harinya dari puskesmas sampai ke rumah sakit, terdapat 46.000 warga yang mengakses layanan kesehatan di Aceh.

"Tidak hanya dari peserta JKA namun semua segmen peserta. Kemudian untuk keberlangsungan Program JKA, BPJS Kesehatan mendukung setiap keputusan Pemerintah Aceh untuk terus dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Aceh. 

Apalagi dari sisi kepesertaan sejak tahun 2010 terus mendapatkan Predikat Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama artinya Pemerintah Aceh terus konsisten untuk memberikan perlindungan dibidang kesehatan,” kata Neni.(*)

Baca juga: Daftar Harga Emas di Wilayah Aceh 4 Februari 2026: Langsa Tertinggi Rp9,5 Juta, Cek Daerah Lain