Target PAD Aceh 2026 Rp 4,6 Triliun, MaTA: Harus Realistis dan Rasional

Ringkasan Berita:

• Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh 2026 sebesar Rp 4,64 triliun perlu dikaji secara realistis agar tidak menimbulkan masalah fiskal.
• Koordinator MaTA, Alfian, menyebut rata-rata pertumbuhan PAD 2023–2025 hanya 4,29 persen per tahun, sementara target 2026 melonjak signifikan hingga 39,79?ri total pendapatan daerah.
• Perbandingan PAD sebelumnya: Rp 2,85 triliun (2023), Rp 3,02 triliun (2024), dan Rp 2,71 triliun (2025). 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM,  BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh tahun 2026 sebesar Rp 4,64 triliun perlu dikaji secara realistis dan rasional agar tidak berujung pada masalah fiskal di kemudian hari.

Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan rata-rata pertumbuhan target pendapatan Aceh dalam tiga tahun terakhir, yakni 2023–2025, hanya berada di angka 4,29 persen per tahun.

Namun, dalam Rancangan Qanun APBA 2026, Pemerintah Aceh menargetkan PAD sebesar Rp 4,64 triliun atau sekitar 39,79 persen dari total pendapatan daerah.

“Angka ini melonjak cukup signifikan, jika dibandingkan dengan PAD tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp 2,85 triliun pada 2023, Rp 3,02 triliun pada 2024, dan Rp 2,71 triliun pada 2025,” ujar Alfian, saat FGD "APBA 2026 ; Belanja Birokrat atau Belanja Rakyat” yang digelar Lembaga Kajian IDeAS & FPPN di Moorden Coffe, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, meskipun realisasi PAD pada 2023 dan 2024 tercatat melampaui target, capaian PAD tahun 2025 hingga November baru mencapai Rp 2,28 triliun atau sekitar 84,25 persen.

Kondisi tersebut, menurut MaTA, menunjukkan bahwa lonjakan target PAD 2026 berpotensi terlalu optimistis.

“MaTA melihat target PAD yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan defisit anggaran atau tunggakan belanja. Selain itu, tekanan terhadap sektor usaha dan masyarakat juga bisa meningkat,” kata Alfian.

Meski demikian, MaTA menegaskan bahwa target PAD yang tinggi tetap penting untuk mendorong kemandirian fiskal Aceh dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, penetapan target tersebut harus tetap berpijak pada kapasitas riil perekonomian daerah.

“Oleh karena itu, MaTA menekankan perlunya perhitungan PAD 2026 yang rasional, transparan, dan realistis, agar peningkatan pendapatan Aceh dapat tercapai tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Muharram Idris Singgung Soal Galian C di Darul Kamal Aceh Besar yang tak Berkontribusi PAD

Selain PAD, MaTA juga menyoroti pengelolaan pendapatan transfer dalam Rancangan APBA 2026.

Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp 7,03 triliun atau 60,19 persen dari total pendapatan daerah.

Anggaran itu mencakup Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus Non-Fisik.

Menurut Alfian, terdapat potensi selisih antara penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBA Aceh dengan alokasi resmi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.