Prof Humam Hamid: Pemerintah Pusat Jangan Banyak “Angen Syuruga”

Ringkasan Berita:

• Prof Humam Hamid, Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), mengingatkan Pemerintah Pusat agar berhati-hati dalam menyampaikan janji kepada warga terkait wacana Program Padat Karya Tunai (cash for work) pascabencana di Aceh.
• Program ini digagas Kementerian PU untuk melibatkan masyarakat lokal terdampak sebagai tenaga kerja konstruksi dengan skema upah tertentu.
• Prof Humam menilai niat baik tersebut harus disertai kepastian pelaksanaan, agar tidak menambah beban psikologis warga korban bencana.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, Prof Humam Hamid, mengingatkan Pemerintah Pusat agar berhati-hati dalam menyampaikan janji kepada masyarakat, khususnya terkait wacana Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penanganan infrastruktur cipta karya pascabencana di Aceh.

Program tersebut direncanakan melibatkan masyarakat lokal terdampak sebagai tenaga kerja konstruksi dengan skema upah tertentu.

Namun, menurut Prof. Humam, niat baik tersebut harus disertai kepastian pelaksanaannya agar tidak menambah beban psikologis masyarakat korban bencana.

“Wacana pemberian cash for work itukan sangat mulia, karena akan sangat membantu orang kampung. Tapi, hati-hati berjanji itu, jangan suka mengobrol janji, niat baiknya itu bagus,” kata Prof Humam saat diwawancarai Serambi, Jumat (6/2/2026).

Ia menilai, dalam beberapa kasus sebelumnya, Pemerintah Pusat terlalu banyak berjanji dan kerap tidak mampu merealisasikan janji sebagaimana yang disampaikan kepada publik.

Menurut Prof Humam, penanganan bencana merupakan pekerjaan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Oleh karena itu, janji-janji besar tanpa kepastian justru berpotensi melukai masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sangat rentan pascabencana.

“Jadi, jangan main-main dengan janji segala macam ribuan, nanti nggak ada lagi. Mudah-mudahan ada. Jadi, istilah orang Aceh itu ‘angen syuruga’. Jangan terlalu gemar bermain-main dengan ‘angen syuruga’,” jelasnya.

Ia mencontohkan janji pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,7 triliun yang sebelumnya disampaikan pejabat pusat, namun hingga kini belum jelas realisasinya.

“Nyatanya bagaimana? Kan belum ada kejelasan sampa sekarang. Makanya, ini kasusnya juga sama, jangan banyak berjanji kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Kapolda Aceh Sulap Lumpur Banjir Jadi Sawah Portabel di Daerah Bencana

Untuk itu, Prof Humam menegaskan, dalam situasi bencana seperti ini, lebih baik para pejabat pemerintah pusat banyak bekerja daripada banyak berbicara.

“Jadi, dalam bencana ini lebih bagus dikerjakan, tidak diucapkan. Daripada diucapkan, belum pasti dikerjakan,” katanya. 

Lebih lanjut, Prof Humam menggambarkan bahwa kondisi di kawasan terdampak bencana di Aceh saat ini sudah seperti selesai “nujoh” yaitu tujuh hari usai orang meninggal dunia.

Di mana, kondisinya semakin sepi dari relawan dan penanganan, alat-alat berat mulai tidak lagi bekerja, meski kerusakan masih sangat parah. 

Sebab itu, Prof Humam sangat berharap wacana program padat karya yang dilakukan dengan sistem pendftaran itu benar-benar terlaksana sesuai yang dijanjikan, dalam artian masyarakat lokal mendapat upah atas kerja-kerjanya. 

“Mudah-mudahan itu betul-betul ada, betul-betul dibayar. Sebab nanti yang akan menghadapi di lapangan itu bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, bisa dibakar kantor bupati,” tegasnya. 

Kendati melontarkan kritik, Prof Humam menekankan bahwa ia sepakat dengan wacana padat karya tersebut.

Namun, sekali lagi ia mendorong Pemerintah Pusat agar tidak boleh hanya melempar beban sosial kepada pemerintah daerah.

“Ketika pemerintah pusat tidak mengirimkan uang atau belum punya uang atau banyak syaratnya nanti, itu yang berhadapan dengan masyarakat  ya pemerintah daerah, bisa beradu nanti. Saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

“Harapan harus diberikan tapi harapan juga harus dibuktikan. Karena kita mengurus orang yang sedang menderita, kemudian hampir kehilangan harapan, dan disitu yang diperlukan adalah kebenaran dan kepercayaan,” lanjutnya.

Prof Humam juga menambahkan, agar pemerintah pusat tidak lagi mengirim berbagai alumni atau orang-orang dari berbagai akademi di Jakarta, khusus untuk membersihkan kawasan terdampak bencana. 

Menurutnya, banyak warga lokal terdampak bencana yang bisa diberdayakan dengan skema membayar mereka untuk membersihkan infrastruktur dan pemukiman.

“Kecuali mungkin TNI (dikirim ke daerah bencana) yang memang secara aturan dia bekerja ketika nggak ada perang ya mengurusnya seperti ini (musibah) kan,” pungkasnya. (*)