Pemko Banda Aceh Adakan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

"Salah satu yang patut kita syukuri, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai angka 89,95.

Ini capaian tertinggi secara nasional dan mencerminkan semakin membaiknya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat." 

Di sisi lain, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,45 persen, yang menunjukkan tren penurunan yang positif.

Baca juga: Unmuha Aceh Boyong Tujuh Penghargaan LLDikti Wilayah XIII

"Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, melainkan harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan ke depan," ujarnya.

Illiza turut menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi pembangunan, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Sebelumnya, dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Roni SSTP selaku Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi Bappeda Banda Aceh, disebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

"Tujuan dilaksanakan Konsultasi Publik RKPD ini untuk memperoleh masukan secara langsung dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Banda Aceh tahun 2025-2029," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan inimerupakan forum pertemuan antar pemangku kepentingan dalam rangka menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2027 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan RPJM.

Adapun tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota yang partisipatif selanjutnya akan dilakukan melalui forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat gampong, kecamatan, serta ngkat kota yang juga mengakomodir usulan perempuan, anak dan disabilitas melalui Musrena.

Forum Konsultasi Publik kali ini, diikuti sebanyak 250 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh, Camat, Imum Mukim, para Keuchik, para akademisi, asosiasi profesi, keterwakilan stakeholder seperti instansi vertikal, pengusaha, perbankan, forum anak, kelompok disabilitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan, dan tokoh media.

"Setelah sesi pembukaan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bappeda Provinsi Aceh tentang 'Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKPA tahun 2027' dan pemaparan dari Bappeda Kota Banda Aceh terkait Arah kebijakan Pembangunan tahun 2027," kata Roni.

Dalam Forum Konsultasi Publik ini pula, diharapkan para pihak dapat menyepakati beberapa hal di antaranya menyangkut penyesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah.

"Termasuk harapan, saran, masukan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus upaya untuk mewujudkan visi-misi dan tujuan, serta sasaran Rencana Awal RKPD ini," ujarnya. (*)