Pemko Banda Aceh Adakan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

Ringkasan Berita:

• Pemko Banda Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang dibuka Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal di Balai Kota, Rabu (11/2/2026. 
• RKPD 2027 diarahkan pada kebijakan utama peningkatan layanan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, dan penguatan kemitraan pembangunan.
• Illiza menyebut capaian IPM 2025 sebesar 89,95 dan kemiskinan 5,45 persen, serta meminta masukan publik agar RKPD selaras RPJM Kota, RPJMN, dan kebijakan Pemerintah Aceh.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemko Banda Aceh mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh 2027. 

Kegiatan ini dibuka Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di aula Balai Kota, Rabu, 11 Februari 2026.

Acara tersebut diikuti unsur instansi vertikal, camat, imum mukim, keuchik, akademisi, perwakilan asosiasi dan organisasi, serta segenap elemen kota.

Di antara tamu undangan terlihat hadir Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah bersama perwakilan Forkopimda dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Illiza menyebut forum ini merupakan momentum penting dan strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

"Agar pembangunan tahunan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Illiza. 

Baca juga: Pasar Murah Daging Mulai 15 Februari, Banda Aceh Gencar Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok

Menurutnya, RKPD 2027 memiliki posisi yang sangat strategis sebagai tahapan implementasi visi dan misi pembangunan, sekaligus sebagai instrumen tahunan yang menjembatani perencanaan jangka menengah dengan kebutuhan riil dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Sejalan dengan dinamika pembangunan perkotaan dan berbagai tantangan yang dihadapi, sebut Illiza, RKPD Banda Aceh 2027 diarahkan pada kebijakan utama yaitu “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan.” 

"Arah kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim," sebut Illiza.

Pemko Banda Aceh juga telah menetapkan lima isu strategis RKPD 2027, yang mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah; peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal; penguatan nilai-nilai Islami, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat; dan penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Menurut wali kota, kelima isu strategis tersebut menjadi kerangka utama dalam penyusunan prioritas pembangunan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

"Dengan demikian, pembangunan Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, serta keadilan antar wilayah dan antarkelompok masyarakat." 

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp911,16 Miliar untuk Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026, Pesawat Hingga KA

Dan forum konsultasi publik ini memiliki makna strategis sebagai ruang dialog, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. 

"Melalui forum ini, kami sangat mengharapkan masukan, saran, serta pandangan yang konstruktif untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Banda Aceh 2027, agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, selaras dengan RPJM Kota, RPJMN 2025–2029, serta kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa capaian kinerja pembangunan terkini.