Sekda Aceh Desak Pembangunan Huntara & Distribusi Stok Logistik Dipercepat

Ringkasan Berita:

• Sekda Aceh, M Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran SKPA dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman dan bermartabat.
• Saat ini telah dibangun 6.060 unit huntara dan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang menunggu, tetap disalurkan Dana Tunggu Harian (DTH) Rp600.000 per orang per bulan.
• Distribusi logistik diminta berbasis data terverifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2/2026) kemarin.

Ia menekankan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

"Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga," tegasnya. 

Dalam arahannya, M Nasir juga menekankan bahwa stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal adalah harga mati menjelang Ramadhan.

Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih ada warga yang bertahan di tenda darurat.

Selain huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara.

Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp 600.000 per orang tetap berlanjut.

Terkait logistik, M Nasir mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos.

Ia meminta pendistribusian bantuan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.

"Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik," tuturnya.

Baca juga: Songsong Ramadhan, Warga Kampung Agusen Gayo Lues Mulai Tempati Huntara

Lebih lanjut, Sekda juga mengungkap, untuk sektor kesehatan, meski 307 dari 309 Puskesmas sudah kembali beroperasi, ia meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. 

“Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas,” ujarnya.

Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen.