Komitmen Huntap Diteken, Harapan Baru menyeruak dari Alue Kuta dan Kuala Ceurape

Ringkasan Berita:

• Banjir bandang di Desa Alue Kuta dan Kuala Ceurape merusak ratusan rumah, membuat 356 jiwa dari 80 KK masih bertahan di huntara.
• Pada 19 Februari 2026, Pemkab Bireuen, DT Peduli, dan masyarakat menandatangani komitmen pembangunan Huntap dengan konsep gotong royong: 45 unit rumah dibangun bertahap, lengkap dengan fasilitas dasar.
• Program ini diharapkan memberi hunian layak, kepastian hukum, serta memperkuat solidaritas sosial warga agar bisa bangkit lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.

Banjir bandang di Desa Alue Kuta dan Kuala Ceurape merusak ratusan rumah, membuat 356 jiwa dari 80 KK masih bertahan di hunian sementara.

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Suara riak ombak di pesisir Dusun Pasi, Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen masih menjadi pengingat luka bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. 

Sebanyak 68 rumah hilang tersapu arus, 110 rusak parah, dan puluhan lainnya mengalami kerusakan sedang hingga ringan.

Kini, 356 jiwa dari 80 kepala keluarga (KK) masih bertahan di hunian sementara.

Sebagian di Kompleks Dayah Istiqamah, sebagian lagi menumpang di rumah kerabat.

Namun, di tengah kesedihan itu, secercah harapan mulai tumbuh. 

Pada Kamis (19/2/2026), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen bersama Laznas Daarut Tauhid (DT) Peduli dan masyarakat Desa Alue Kuta serta Kuala Ceurape menandatangani komitmen bersama pembangunan hunian tetap (Huntap).

Acara berlangsung di Pendopo Bupati Bireuen, dihadiri langsung oleh Bupati H Mukhlis, ST, Ketua Yayasan DT Peduli, Ir M Bascharul Ashana, MBA, serta perwakilan masyarakat, Dedi Hermanto.

Baca juga: Pembangunan Huntap di Alue Kuta dan Kuala Ceurape Terapkan Konsep Gotong Royong

Program Huntap ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan wujud nyata semangat gotong royong.

Di mana DT Peduli akan membangun 45 unit rumah tipe 36, lengkap dengan instalasi listrik, kamar mandi, dan sanitasi layak. 

Pembangunan dilakukan bertahap yakni, 25 unit di tahap pertama dan 20 unit pada tahap kedua.

Sedangkan Pemkab Bireuen bertanggung jawab atas infrastruktur pendukung.

Seperti pematangan lahan, jalan lingkungan, drainase, jaringan listrik, penerangan jalan umum, hingga pengurusan sertifikat hak milik (SHM).

Di lain lihak, masyarakat penerima manfaat menyediakan lahan seluas 6.567 m⊃2;, dan ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan melalui sistem swadaya.

Baca juga: 80 KK di Alue Kuta Jangka Bireuen Masih Bertahan di Pengungsian, Begini Kondisinya