Nelayan Kuala Raja Bireuen Dibantu Pengurusan E-Pas Kapal Kecil 1-7 GT

Ringkasan Berita:

• Nelayan di Gampong Kuala Raja, Bireuen mendapat bantuan pengurusan E-Pas Kecil untuk kapal berukuran 1–7 GT dari KSOP Lhokseumawe, sebagai bagian program nasional Kampung Nelayan Merah Putih.
• Program ini penting karena banyak nelayan korban banjir bandang kehilangan alat tangkap dan dokumen kapal, sehingga legalitas baru memudahkan mereka kembali melaut.
• Selain itu, kepemilikan E-Pas menjadi syarat utama untuk memperoleh BBM subsidi melalui fasilitas SPBUN yang sedang disiapkan pemerintah.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Para nelayan di Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dalam pekan ini memperoleh layanan pengurusan dokumen keabsahan dan tanda kebangsaan kapal atau e-Pas Kecil untuk kapal berukuran 1–7 Gross Ton (GT). 

Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lhokseumawe sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap nelayan yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Bireuen.

Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Bireuen, Ir M Jafar, MM menjelaskan kepada Serambinews.com pada Minggu (19/4/2026), bahwa program ini diawali di Kuala Raja yang ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional. 

Menurutnya, bidang tangkap pada Dinas Perikanan Bireuen akan melayani pengurusan surat izin kapal nelayan dengan bobot 1–6 GT, termasuk perahu pancing dan sampan. 

“Insya Allah dalam waktu dekat akan kita uji coba di Kuala Raja sebagai model awal,” ujarnya.

Setelah tahap awal di Kuala Raja, program ini akan diperluas ke sejumlah gampong lain.

Seperti Kuala Ceurape di Kecamatan Jangka, Peudada, Jeunieb, serta Lapang Barat di Kecamatan Gandapura. 

Baca juga: Hindari Masalah Hukum di Laut, KSOP Meulaboh Imbau Nelayan Segera Urus Pembuatan E-Pas Kecil

Jafar menambahkan, program ini sangat penting karena banyak nelayan korban banjir bandang kehilangan alat tangkap sekaligus dokumen kapal mereka. 

Dengan adanya bantuan pengurusan e-Pas, nelayan dapat kembali melaut dengan legalitas yang jelas.

Selain itu, Pemerintah Aceh melalui DPKP Bireuen juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Umum Nelayan (SPBUN) di KNMP. 

Kehadiran SPBUN akan memudahkan nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. 

Namun, salah satu syarat utama untuk mendapatkan BBM subsidi adalah kepemilikan dokumen legalitas kapal. 

Karena itu, pengurusan e-Pas menjadi sangat relevan dan mendesak.