Rehab-Rekon Aceh Butuh Tata Kelola Komprehensif dan Sinergi Pusat–Daerah

Rehab-Rekon Aceh Butuh Tata Kelola Komprehensif dan Sinergi Pusat–Daerah

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Dr. Effendi Hasan, M.A., menegaskan pentingnya membaca dinamika percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh secara komprehensif, terutama dalam perspektif tata kelola kebencanaan dan relasi pusat–daerah yang konstruktif.

Menurutnya, kritik dan aspirasi publik terhadap proses pemulihan merupakan bagian sah dalam ruang demokrasi. 

Namun, ia mengingatkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa disederhanakan pada ukuran cepat atau lambat semata.

“Melainkan harus dipahami sebagai proses kebijakan publik yang melibatkan koordinasi multi-level governance—antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota,” katanya, Senin (23/2/2026).

Dalam studi implementasi kebijakan, jelasnya, kerap ditemukan adanya implementation gap, yakni jarak antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan. 

Kondisi tersebut, menurutnya, bukan anomali, melainkan karakter inheren dalam kebijakan berskala besar yang melibatkan banyak aktor dan institusi.

Satgas PRR sebagai Instrumen Koordinatif

Dr Effendi menilai pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) harus dimaknai sebagai instrumen koordinatif guna mengurangi fragmentasi kebijakan. 

Dalam teori administrasi publik, mekanisme koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan di tengah kompleksitas birokrasi.

Karena itu, evaluasi terhadap kinerja Satgas PRR sebaiknya berbasis indikator yang terukur dan capaian konkret di lapangan.

Ia juga menyoroti penunjukan Dr Safrizal ZA sebagai pimpinan Satgas PRR. 

Menurutnya, kepercayaan pemerintah pusat kepada putra Aceh tersebut memiliki makna strategis dan simbolik dalam konteks tata kelola pemerintahan.

“Penunjukan Dr, Safrizal ZA sebagai pimpinan Satgas PRR menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami pentingnya sensitivitas lokal, komunikasi kultural, dan efektivitas koordinasi,”

“Ini adalah bentuk kepercayaan yang harus diterjemahkan sebagai energi positif bagi percepatan pemulihan,” kata dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP USK itu.

Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh, Satgas PRR, menurut Dr Effendi, harus menjalankan kebijakan secara terkoordinasi dan terkomunikasi dengan Pemerintah Aceh sebagai pihak yang terdampak langsung.