Rehab-Rekon Aceh Butuh Tata Kelola Komprehensif dan Sinergi Pusat–Daerah

Koordinasi tersebut menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi kebijakan.

Dari sisi anggaran, Dr Effendi menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan fiskal yang besar dan berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dalam tata kelola keuangan publik modern, dukungan fiskal pusat menjadi determinan utama keberhasilan rekonstruksi pascabencana.

Ia menilai pengalaman dan jejaring kepemimpinan Dr Safrizal di tingkat nasional berpotensi memperlancar koordinasi anggaran, sehingga proses pencairan dana pemulihan tidak mengalami kendala berarti.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan pekerjaan kecil. Ia membutuhkan dukungan anggaran signifikan, konsolidasi birokrasi, serta sinergi politik. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang memiliki akses dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat menjadi modal strategis,” tambahnya.

Transparansi dan Pelibatan Publik

Lebih lanjut, Dr Effendi mendorong transparansi berkala dalam pelaksanaan program, pelibatan akademisi dalam monitoring kebijakan, serta komunikasi publik yang terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam studi kebencanaan, fase transisi menuju rekonstruksi merupakan tahap paling kompleks karena menyangkut pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan. 

Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan.

“Ketika rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sukses, maka keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan pemerintah pusat, melainkan juga keberhasilan masyarakat Aceh,” paparnya.

“Satgas PRR dipimpin oleh putra Aceh. Maka kesuksesan pemulihan adalah kesuksesan bersama,” tutupnya.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca dan Ikuti Berita Serambinews.com di GOOGLE NEWS 

Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM