Cegah Dugaan Keracunan MBG Seperti di Simpang Mamplam Bireuen, Dapur SPPG Perlu Dievaluasi

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRK Bireuen Muslem Abdullah meminta dapur SPPG penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dievaluasi menyusul dugaan keracunan anak di Simpang Mamplam dan Pandrah.
• Evaluasi diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan menu, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat serta wali murid terhadap program MBG.
• Ia mendorong evaluasi melibatkan Dinas Kesehatan dan pihak terkait agar pengelolaan dapur lebih hati-hati dan mengutamakan aspek kesehatan penerima manfaat.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Untuk mencegah dugaan keracunan seusai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG, seperti di Simpang Mamplam maupun Pandrah, Kabupaten Bireuen, Kamis dan Jumat (26-27/2/2026), maka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyediakan MBG perlu dievaluasi.

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Muslem Abdullah, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Jumat (27/2/2026).

Muslem yang sempat membantu anak-anak yang diduga korban keracunan MBG saat di Puskesmas Simpang Mamplam, kondisi para korban sangat riskan.

Meski penanganan oleh jajaran kesehatan memadai.

“Saya membopong dua anak untuk mendapat perawatan dan tenaga medis bekerja maksimal dalam melayani anak-anak yang keracunan,” ujarnya.

Untuk mencegah hal serupa, politisi Partai Aceh ini meminta pengelola atau koordinator MBG segera melakukan evaluasi.

Baca juga: Korban Keracunan MBG di Bireuen Capai 140 Orang, Dominan Muntah & Diare

Evaluasi bertujuan agar menu yang disajikan benar-benar bergizi, selain itu mengembalikan
kepercayaan wali murid terhadap SPPG yang menyediakan MBG.

“Apabila tidak dievaluasi, kami khawatir wali murid, masyarakat semakin menyorot dapur MBG dan
menjauh.

Dengan adanya evaluasi dan juga perbaikan menyeluruh kemungkinan citra MBG tidak terpuruk dengan kejadian tersebut, masyarakat akan lebih percaya,” ujarnya.

Dalam evaluasi, katanya tim hendaknya melibatkan Dinas Kesehatan dan unsur terkait lainnya, sehingga dalam operasional nantinya para pengelola SPPG akan lebih hati-hati. 

Tentunya dengan mengedepankan kesehatan bagi yang mengonsumsi. (*)