Pemko Langsa Tegaskan Bantuan Bencana Tak Bisa Dibagi Rata, Dibagi Setiap Rumah Bukan KK

“Dana ini langsung ditransfer ke rekening penerima. Jika dibagi rata tanpa mengikuti kategori kerusakan, itu menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” tegasnya.  

Suhartini juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses verifikasi dan penyaluran agar bantuan benar-benar diterima tepat sasaran.

Sekda juga meluruskan kesalahpahaman dan isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai bantuan per rumah, yang disalah artikan sebagai per KK. 

"Bantuan diberikan berdasarkan unit rumah yang rusak sesuai kriteria, bukan jumlah Kartu Keluarga yang menempati rumah tersebut," jelasnya.

Jika satu rumah dihuni beberapa KK, sambungnya, tetap dihitung satu unit rumah. 

Fokus bantuan ini adalah memperbaiki bangunan fisik rumah agar kembali layak huni.

Ia juga menyeburkan, apabila masyarakat ingin menolak bantuan dikarenakan alasan tidak dapat dibagi rata.

Maka harus ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh warga secara tertulis kepada Pemerintah Kota Langsa.

Namun, pemerintah mengingatkan kembali untuk tidak mengedepankan emosi yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Karena peluang bantuan serupa belum tentu tersedia kembali akibat dari penolakan tersebut.

Sekda jug mengimbau masyarakat tetap kooperatif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu kebenarannya.

Kemudian pemerintah juga memastikan bahwa seluruh bantuan yang didapat melalui 4 tahap. 

“Bantuan ini adalah bentuk kehadiran negara. Jangan ada rasa khawatir tidak mendapatkan bantuan, karena penyalurannya harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum,” pungkas Kasatgas. (*)