Pendataan Korban Banjir Diprotes, Puluhan Warga di Aceh Utara Datangi Meunasah

Menurutnya, aparatur desa hanya menyarankan agar warga yang merasa keberatan membuat surat keberatan secara tertulis.

“Dalam satu rumah ada yang keluar dua nama kepala keluarga, sementara banyak warga lain yang rumahnya rusak akibat banjir justru tidak terdata. Kami hanya diminta membuat surat keberatan,” tambahnya yang dibenarkan sejumlah warga lainnya.

Warga juga menemukan sejumlah kejanggalan lain dalam daftar calon penerima bantuan tersebut.

 Di antaranya terdapat nama warga yang telah meninggal dunia tetapi tetap tercantum sebagai calon penerima bantuan.

Selain itu, ada pula nama yang disebut tidak lagi berdomisili di desa tersebut atau tidak memiliki rumah di gampong, namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Yang lebih ironis, ada nama orang yang sudah almarhumah masuk dalam daftar. Ada juga yang tidak tinggal di desa atau tidak punya rumah di sini tetapi tercantum sebagai penerima bantuan,” kata warga lainnya.

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan warga terhadap proses pendataan yang dilakukan sebelumnya.

Warga menduga ada ketidakterbukaan dalam proses verifikasi data korban banjir tersebut.

Mereka juga mempertanyakan ketidakkonsistenan dalam pendataan kepala keluarga yang terdampak banjir.

“Kalau satu rumah bisa didata lebih dari satu kepala keluarga, kenapa tidak semua warga diperlakukan sama. Kenapa harus pilih kasih, padahal hampir semua warga terdampak banjir waktu itu,” kata warga tersebut.

Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka serta melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan korban banjir agar bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak menerimanya.(*)