Balai Syura Dorong Penguatan Peran Perempuan Pascabencana di Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tiga bulan setelah bencana ekologis melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025, banyak penyintas masih hidup dalam kondisi serba terbatas. 

Sebagian warga masih tinggal di tenda darurat, sementara hunian sementara (huntara) di beberapa lokasi belum sepenuhnya siap atau layak dihuni.

Dalam situasi ini, penguatan peran perempuan dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan sosial di tengah masa pemulihan pascabencana.

“Tidak ada ujian tanpa rapor. Setiap ujian pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil,” ujar Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Rasyidah, dalam diskusi Penguatan Peran Perempuan dalam Situasi Pascabencana bersama ibu-ibu di Dusun Pasi, Desa Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Minggu, 8 Maret 2026.

Ia menekankan bahwa dalam menghadapi bencana, masyarakat perlu mengedepankan tiga sikap utama, yakni kesabaran, husnuzan atau berprasangka baik, serta tawakal kepada Tuhan. Namun, tawakal, kata dia, bukan berarti pasrah tanpa usaha.

Baca juga: Balai Syura Serahkan Hasil Integrasi Gender Bidang Perdamaian pada RPJMA ke Bappeda Aceh

“Tawakal itu bukan berarti tidak berusaha dan menerima apa adanya. Kita harus berusaha maksimal dulu, baru kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah,” kata Rasyidah dalam diskusi yang sekaligus memperingati Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

Rasyidah menjelaskan, bencana yang dipicu oleh hujan ekstrem pada akhir November 2025 lalu tidak hanya menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Selain merusak rumah dan lahan pertanian, bencana juga memicu kerentanan baru, terutama bagi perempuan dan anak.

Dalam situasi darurat, risiko kekerasan berbasis gender juga meningkat. Sejumlah kasus yang dilaporkan di berbagai daerah pascabencana mencakup pelecehan seksual, pengintaian di fasilitas mandi (MCK) terbuka, hingga kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga.

“Predator tetap beraksi saat bencana. Ketika situasi kacau, perempuan menjadi semakin rentan,” katanya.

Selain ancaman kekerasan, perempuan juga menghadapi kesulitan akses selama masa pemulihan bencana. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah membuat mobilitas menjadi terbatas.

Akibatnya, perempuan sering harus bergantung pada bantuan pihak luar untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun mendapatkan akses layanan. Kondisi seperti inilah yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai modus.

Anggota Presidium BSUIA lainnya, Rukiyah Hanum, menambahkan bahwa kondisi hunian dan fasilitas pengungsian yang aman menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Jika terjadi kasus yang mengancam keselamatan korban, masyarakat diminta tidak ragu melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Kalau perselisihan biasa bisa diselesaikan di tingkat gampong. Tapi kalau menyangkut keselamatan nyawa, itu harus dilaporkan ke polisi,” ujarnya.

Situasi ekonomi yang memburuk juga berdampak pada hubungan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, tekanan hidup memicu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).