Demonstran Minta Kejari Langsa Awasi dan Selidiki Bantuan Banjir

Ringkasan Berita:

• Warga Kota Langsa berunjuk rasa ke Pemko dan Kejari, menuntut transparansi serta pengawasan bantuan banjir agar tidak terjadi dugaan korupsi.
• Pemko Langsa menyatakan penyaluran bantuan harus sesuai aturan nasional, sehingga tidak bisa dibagi merata, dan siap menyerahkan ke APH jika ada manipulasi data.
• Demonstran akan menggelar aksi lanjutan jika pendataan dan penyaluran bantuan dinilai tidak adil atau tidak sesuai ketentuan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA - Masyarakat yang berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa meminta penegak hukum mengawasi dan melakukan penyelidikan atas bantuan untuk korban banjir yang berpotensi terjadi korupsi. 

Dalam orasinya, Aprizal Roji, menyampaikan, apabila penegak hukum lemah atau penegakan hukum lemah di bidang korupsi, maka bantuan untuk korban banjir bisa disalahgunakan. 

Makanya itu bukan prasangka buruk, itu sudah faktanya, ini bisa saja terjadi korupsi, jika tidak diawasi dan jika tidak dilakukan penyelidikan. 

"Yang namanya uang bermiliar-miliaran bisa saja terjadi potensi korupsi, makanya kita berikan pekerjaan rumah (PR) bagi Kejari Langsa," ujarnya. 

Pihaknya siap mengawal kegiatan ini (proses penyaluran bantuan banjir) jikalau Kejaksaan Negeri Langsa tidak berdaya, jika Kepala Kejari tidak mampu dan tidak profesional. 

Aprizal Roji mengatakan, mengapa Pemerintah Langsa tidak membagi sama saja Rp 5 juta setiap KK korban banjir, agar bantuan itu bisa dirasakan dan merata bagi semua korban banjir. 

Baca juga: VIDEO - Seratusan Warga Demo ke Pemko Langsa Soal Bantuan Banjir yang Belum Diterima

"Kenapa di Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues dan lainnya bisa, daerah itu kan sama juga masih Indonesia, Presiden RI sama juga Pak Prabowo Subianto," kata Aprijal Rozi. 

Janji Sampaikan Aspirasi Pendemo ke Kasatgas PRR Pusat

Sebelumnya, menyikapi aksi demonstrasi bantuan banjir yang dilakukan maayarakat Kota Langsa, Pemko Langsa mengeluarkan pernyataan sikap secara tertulis kepada para demonstran. 

Berikut surat pernyataan Pemko Langsa yang ditantangani atas nama Wali Kota Langsa Sekda Kota Langsa, Dra Suhartini, MPd. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan menyampaikan aspirasi para peserta aksi ke Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pusat terkait Bantuan Stimulan Rumah rusak Ringan, Sedang dan Berat serta Isi Hunian.

Baca juga: Harga Emas Kembali Melonjak di Langsa, Segini Harga Emas Per Mayam Selasa 31 Maret 2026

Pembiayaan Ekonomi dan Jaminan Hidup (Jadup) untuk dibagikan secara merata kepada Masyarakat Kota Langsa. 

2. Kami menyatakan bahwa pembagian secara merata tidak bisa dilakukan dikarenakan Bertentangan dengan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017, Kepmendagri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 dan Juklak Nomor S5 Tahun 2024 Tentang Dana Siap Pakai (DSP) Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana. 

3. Kami menyatakan apabila terdapat kesalahan/manipulasi data dalam proses mulai dari pendataan hingga penyaluran penerima bantuan stimulan yang tidak sesuai dengan kriteria maka kami menyerahkan pemeriksaan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan.