Aduh! 2.738 Warga Kota Banda Aceh belum Tercover Asuransi Kesehatan

Ringkasan Berita:

• Sekdako Banda Aceh, Jalaluddin, menyebut masih ada 2.738 warga kota yang belum terdata dalam skema asuransi kesehatan.
• Dari total 269.552 jiwa, sebagian besar sudah ditanggung lewat PBI JKN, JKA, maupun BPJS Mandiri.
• Pemko Banda Aceh menyiapkan langkah mitigasi dan sosialisasi regulasi baru JKA agar cakupan kesehatan semesta tercapai.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banda Aceh, Jalaluddin menyebutkan, berdasarkan data tahun 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 90.252 jiwa, dari total sebanyak 269.552 jiwa penduduk Kota Banda Aceh. 

Melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), sebanyak 85.846 jiwa dari masyarakat kelompok tingkat kesejahteraan atau desil 1–5, telah ditanggung.

Di sisi lain, penduduk yang selama ini ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebelum Pergub Nomor 2 Tahun 2026, berjumlah 53.170 jiwa.

Terdiri dari sisa desil 1–5 yang tidak tercakup PBI JKN, serta penduduk desil 6–10.

Sedangkan penduduk yang sudah memiliki BPJS Mandiri mencapai 127.798 jiwa.

Yaitu non-PBI, meliputi ASN, TNI/Polri, badan usaha, mandiri, dan pensiunan.

"Masih terdapat 2.738 jiwa yang belum terdata dalam skema asuransi kesehatan apa pun,” kata Sekda. 

Baca juga: Tips Memilih Asuransi Kesehatan Bagi Anak, Perhatikan Hal-hal Ini

“Fokus perhatian utama saat ini adalah pada penduduk desil 8–10 (kelompok sangat sejahtera), yang akan dikeluarkan dari PBI-JKA,” urainya.

Serta sisa penduduk yang belum masuk ke semua skema," ungkap Jalaluddin dalam keterangannya yang dikutip Serambinews.com, Minggu (5/4/2026).

Sekdako Banda Aceh itu juga menekankan pentingnya memberikan indikator kesehatan.

Mulai dari usia harapan hidup, angka kematian ibu, prevalensi stunting, hingga kejadian tuberkulosis. 

“Kami harus terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Jalaluddin.

Rakor Pemko

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait percepatan penanganan stunting, tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, malaria, serta implementasi regulasi baru Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berdasarkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026.