Banyak Korban Jiwa, Dewan Dukung Status Blackspot Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Subulussalam 

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Ketua Komisi C DPRK Subulussalam, Antoni Angkat, mendukung langkah Wali Kota setempat, Haji Rasyid Bancin (HRB) mengusulkan penanganan Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat, kepada Pemerintah Pusat.

Salah satunya di lokasi rawan kecelakaan yang telah banyak memakan korban jiwa di kawasan Kedabuhan, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan dan sejumlah titik lainnya.

"Kami apresiasi tinggi Wali Kota Subulussalam yang mengusul melalui surat resmi 4 April 2026 kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi permohonan dukungan percepatan penanganan infrastruktur jalan nasional pada titik-titik rawan kecelakaan dan bencana di jalur strategis Subulussalam-Pakpak Bharat," kata Antoni, Senin (6/4/2026).
‎
Menurutnya ‎kondisi ruas jalan di kawasan Kedabuhan, hingga Lae Ikan memiliki karakteristik geografis yang ekstrim.

Dengan tebing rawan longsor di satu sisi dan di sisi lainnya jurang dalam yang di bawahnya aliran sungai Lae Kombih.

Baca juga: Volume Air Sungai di Subulussalam Naik, Warga Singkil Diimbau Siaga Banjir

Minimnya fasilitas keselamatan jalan seperti guardrail, penerangan, serta kondisi geometrik jalan yang sempit dan berkelok menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut.

Menurut ‎Antoni langkah wali kota sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap keselamatan masyarakat serta keberanian dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Mengingat Jalan Nasional di kawasan Kedabuhen bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi sudah menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. 

‎“Ini adalah langkah yang sangat tepat dan patut kita apresiasi bersama. Usulan ini menunjukkan komitmen kuat wali kota dalam memperjuangkan kebutuhan mendesak daerah,” ujarnya.
‎
Pada bagian lain Antoni menegaskan bahwa ruas jalan tersebut memiliki peran vital sebagai satu-satunya akses darat utama penghubung wilayah Barat Selatan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga: Update Perang Iran Hari ke 38: Ultimatum 24 Jam Donald Trump Ancam Infrastruktur Iran

Sekaligus menjadi jalur distribusi logistik, hasil pertanian, serta penopang utama perputaran ekonomi lintas wilayah.

Memperjuangkan keselamatan masyarakat

Ketua komisi C DPRK ‎Subulussalam, mendukung penuh usulan prioritas penanganan yang diajukan.

Antara lain pemasangan guardrail, pelebaran jalan, perbaikan geometrik, pembangunan dinding penahan tanah, hingga penerangan jalan umum pada titik-titik rawan kecelakaan.
‎
‎Dukungan juga disampaikan terkait usulan wali kota kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat, dalam status darurat atau blackspot nasional agar mendapat perhatian serius.

Alasannya sudah memakan banyak korban jiwa dan kerugian ekonomi.

Black spot (titik hitam) merupakan istilah untuk lokasi jalan raya rawan kecelakaan yang memiliki frekuensi kecelakaan tinggi dalam jangka waktu tertentu.
‎
Secara khusus ‎sebagai Ketua Komisi C DPRK Subulussalam, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah, ia menegaskan komitmennya terus mengawal dan mendorong percepatan realisasi penanganan.

Termasuk melakukan koordinasi lintas lembaga dan dukungan politik di tingkat daerah.
‎
"‎Sikap ini menjadi bentuk dukungan moral dan politik atas langkah strategis Pemerintah Kota Subulussalam dalam memperjuangkan keselamatan masyarakat serta memperkuat konektivitas dan stabilitas ekonomi kawasan perbatasan," tegas Antoni.(*)

Baca juga: Menkeu Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026, Ini Skenario Pemerintah