APDESI Minta Pemko Subulussalam Bayar Tunggakan Honor Perangkat Desa

"Jika hak-hak mereka tidak dipenuhi tepat waktu, maka dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, terganggunya roda pemerintahan desa, serta terhambatnya pembangunan di wilayah desa," ujarnya. 

APDESI Subulussalam berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, cepat, dan tepat dalam menyelesaikan persoalan ini. 

Mereka juga meminta adanya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan perangkat desa agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Jika persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan, APDESI tidak menutup kemungkinan akan menyuarakan aspirasi secara lebih luas sebagai bentuk perjuangan atas hak-hak perangkat desa. 

Baca juga: Pemko Subulussalam Diminta Selesaikan Konflik Lahan di Kuala Kepeung 

Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat segera bertindak demi menjaga stabilitas, kesejahteraan aparatur desa, serta keberlangsungan pelayanan publik tingkat desa di Kota Subulussalam. (*)