Pemkab Aceh Besar Respons Tuntutan , Tenaga Medis Akhiri Mogok

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Besar bersikap cepat dan merespons tuntutan tenaga medis--dokter dan dokter spesialis--RSUD setempat terkait TPP dan jasa medis
• Sebelumnya pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Besar lumpuh, terutama pada layanan rawat jalan, menyusul aksi mogok massal yang dilakukan dokter dan dokter spesialis
• Direktur RSUD Aceh Besar, dr Bunaiya Putra, pun memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akan kembali normal

“Tadi mereka menyampaikan kepada Pak Wakil Bupati bahwa besok akan mulai masuk kerja lagi dan tidak mogok.” BUNAIYA PUTRA, Direktur RSUD Aceh Besar

SERAMBINEWs.COM, JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar bersikap cepat dan merespons tuntutan tenaga medis--dokter dan dokter spesialis--RSUD setempat terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan jasa medis.

Direktur RSUD Aceh Besar, dr Bunaiya Putra, pun memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akan kembali normal, setelah adanya pertemuan antara tenaga medis dengan Pemkab Aceh Besar.

Dikatakan Bunaiya, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A Jalil bersama Sekretaris Daerah datang langsung ke RSUD untuk menemui para dokter dan dokter spesialis yang sebelumnya melakukan aksi mogok kerja. “Benar, tadi Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda datang ke rumah sakit untuk bertemu langsung dengan para tenaga medis,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Dijelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah tuntutan tenaga medis, terutama terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan jasa medis. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar karena menyangkut hak para tenaga kesehatan.

“Terkait TPP, memang regulasinya belum ada. Ini akan diproses secepatnya, meski bukan sepenuhnya kewenangan saya. Namun, pemerintah daerah akan menindaklanjuti hal ini,” jelas Bunaiya.

Selain itu, tenaga medis juga meminta agar pembayaran jasa medis dipercepat. Bunaiya menyebut, proses pencairan tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku, namun diupayakan agar bisa segera direalisasikan. “Terkait jasa medis, mereka minta dipercepat. Kita usahakan, tentu dengan mengikuti aturan yang ada,” tambahnya.

Kabar baiknya, lanjut Bunaiya, para tenaga medis menyatakan kesediaannya untuk kembali bekerja hari ini, sehingga pelayanan poliklinik yang sempat tutup diharapkan kembali berjalan normal. “Tadi mereka menyampaikan kepada Pak Wakil Bupati bahwa besok akan mulai masuk kerja lagi dan tidak mogok,” pungkasnya.

Sementara itu perwakilan dokter speasialis, dr Irfan SpP, membenarkan jika dalam pertemuan tersebut pihaknya sepakat akan kembali membuka layanan kesehatan ke masyarakat. "Benar kita akan buka layanan hari ini. Kita harap tuntutan kita bisa segera terealisasi. Khususnya percepatan pembentukan BLUD itu supaya bisa cair jasa medis dan beli obat," katanya.

Dikatakan, pihak Pemkab Aceh Besar akan mengusahakan secepat. Pasalnya saat ini yang menjadi kendala obat-obatan tidak ada dan jasa medis belum dibayar. "Karena sudah lima bulan belum cair. Ini sangat berpengaruh kepada tenaga bakti dan PPPK. Kita harap ini dapat segera," pungkasnya.

Sempat ditutup

Sebelumnya pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Besar lumpuh, terutama pada layanan rawat jalan, menyusul aksi mogok massal yang dilakukan dokter dan dokter spesialis, Senin (20/4/2026).

Akibat aksi tersebut, sedikitnya 13 poliklinik ditutup. Hal itu menyebabkan ratusan pasien gagal mendapatkan pelayanan dan terpaksa pulang tanpa berobat. Aksi mogok ini dipicu oleh krisis serius di internal rumah sakit, terutama kosongnya persediaan sebagian besar obat-obatan yang telah berlangsung sekitar lima bulan terakhir.

Kondisi tersebut dinilai sangat menghambat proses pelayanan medis, bahkan membuat tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. “Ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama terjadi tanpa solusi yang jelas,” kata perwakilan dokter spesialis, dr Irfan SpP. 

Selain krisis obat, katanya, tenaga medis juga mempersoalkan belum dibayarnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) sejak Januari 2025, serta jasa medis yang tertunggak sejak November 2025.