Aceh Barat Fokuskan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan dalam RKPD 2027

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada peningkatan kualitas dan pemerataan di berbagai sektor, di tengah dinamika ekonomi yang melambat namun indikator sosial menunjukkan perbaikan.
• Hal tersebut mengemuka dalam Musrenbang RKPD 2027 yang digelar pada Selasa (21/4/2026).
• Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menyebutkan bahwa perencanaan tahun 2027 disusun melalui rangkaian proses partisipatif, mulai dari tingkat gampong hingga konsultasi publik.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada peningkatan kualitas dan pemerataan di berbagai sektor, di tengah dinamika ekonomi yang melambat namun indikator sosial menunjukkan perbaikan.

Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar pada Selasa (21/4/2026).

Forum ini menjadi tahap akhir penyelarasan usulan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menyebutkan bahwa perencanaan tahun 2027 disusun melalui rangkaian proses partisipatif, mulai dari tingkat gampong hingga konsultasi publik.

Seluruh usulan tersebut kemudian diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029.

“Musrenbang ini memastikan prioritas pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan target pembangunan daerah,” ujarnya.

Baca juga: Wabup Abdya Sampaikan 4 Sasaran Utama Pembangunan dan Program Unggulan di Musrenbang RKPD 2027

Secara makro, kinerja ekonomi Aceh Barat pada 2025 tercatat tumbuh 4,44 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,72 persen.

Meski demikian, tren pertumbuhan tersebut dinilai masih positif di tengah tekanan eksternal.

Di sisi sosial, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 15,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,46 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 76,30, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp 43,42 juta.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap mencermati sejumlah tantangan, seperti meningkatnya ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio gini sebesar 0,252, serta inflasi yang mencapai 5,56 persen.

Plt Kepala Bapperida Aceh Barat, Wahyu Rovaldi, menegaskan bahwa Musrenbang berfungsi untuk memastikan keterpaduan perencanaan lintas sektor dan pemerintahan, sehingga program pembangunan lebih terarah dan sinkron.