Warga Canggai Tuntut Jembatan

Ringkasan Berita:

• Dampak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu masih dirasakan warga Gampong Canggai
• Hingga kini, jembatan gantung--akses utama gampong tersebut yang kini telah telah putus dihantam banjir, belum ada penggantinya
• Kami berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat segera memperhatikan kondisi ini, terutama untuk kepentingan pendidikan dan aktivitas masyarakat

“Kami berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat segera memperhatikan kondisi ini, terutama untuk kepentingan pendidikan dan aktivitas masyarakat.” Lainiadi, Keuchik Jambak

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Dampak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu masih dirasakan warga Gampong Canggai, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Hingga kini, jembatan gantung--akses utama gampong tersebut yang kini telah telah putus dihantam banjir, belum ada penggantinya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu, termasuk siswa.

Sejak jembatan rusak total, siswa dari Desa Canggai tidak lagi dapat menyeberang untuk bersekolah di Desa Jambak. Kondisi ini memaksa proses belajar mengajar berjalan tidak normal, bahkan sebagian siswa harus belajar di bawah tenda darurat.

Tidak hanya sektor pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Para petani kesulitan menuju kebun karena akses utama terputus, sehingga mengganggu mata pencaharian warga.

Keuchik Jambak, Lainiadi, kepada Serambi, Selasa (21/4/2026) mendesak pemerintah segera turun tangan membangun kembali jembatan yang menjadi urat nadi penghubung dua kawasan tersebut.

“Kami berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat segera memperhatikan kondisi ini, terutama untuk kepentingan pendidikan dan aktivitas masyarakat,” ujar Lainiadi.

Ia mengungkapkan, dampak banjir bandang yang terjadi sebelumnya tidak hanya merusak jembatan, tetapi juga menghanyutkan satu unit sekolah dasar. 

Akibatnya, siswa di kawasan Jambak terpaksa belajar dalam kondisi darurat, sementara siswa dari Canggai tidak dapat menjangkau lokasi sekolah sama sekali.

Sebagai langkah darurat, para guru mendatangi wilayah Canggai dengan menyeberai sungai untuk mengajar di kantor desa. Namun, kondisi ini dinilai jauh dari ideal dan berisiko terhadap keselamatan, mengingat tidak adanya akses penyeberangan yang aman.

“Anak-anak dari Canggai tidak bisa lagi menyeberang sungai. Kondisinya sangat berbahaya dan mengancam keselamatan mereka,” katanya.

Lainiadi juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah terdampak. Ia menilai Aceh Barat, khususnya Pante Ceureumen, seolah tidak dianggap terdampak bencana, menyusul tidak adanya alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan tahun ini.

“Kami minta TAPA jangan menganggap daerah kami tidak terkena musibah. Kondisi masyarakat di sini sangat memprihatinkan dan butuh penanganan segera,” tegasnya.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat turun langsung ke lapangan agar dapat melihat kondisi riil yang dihadapi warga, sekaligus mempercepat penanganan infrastruktur vital yang hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Hingga saat ini, warga masih bertahan dengan keterbatasan akses, sementara kebutuhan akan jembatan penghubung menjadi semakin mendesak untuk memulihkan aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat.(sb)