BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Kolaborasi Verifiasi TKDN pada Kegiatan Migas

Ringkasan Berita:

• BPMA berkolaborasi dengan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia untuk memverifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu migas Aceh.
• Kerja sama ini bertujuan memastikan verifikasi dilakukan secara independen, akurat, dan transparan guna mendukung kemandirian energi nasional.
• Sepanjang 2020–2025, capaian TKDN hulu migas Aceh rata-rata 65 persen, dan tahun 2026 ditargetkan minimal 60 persen dengan nilai perkiraan USD 135 juta.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero), berkolaborasi dalam memverifikasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah kewenangan Aceh. 

Untuk mendukung kegiatan verifikasi itu, Kepala BPMA, Nasri Djalal, Direktur Utama (Dirut) PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, dan para kepala divisi BPMA, beserta jajarannya sudah melakukan penandatangan MoU, Senin (6/4/2026), di Gedung Graha Sucofindo. 

Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2025 lalu. 

Kerja sama ini bertujuan mendukung pelaksanaan verifikasi TKDN secara independen, akurat, dan transparan, guna memastikan optimalisasi penggunaan produk dan jasa dalam negeri.  

Kepala BPMA, Nasri Djalal menyampaikan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan bentuk nyata dukungan BPMA terhadap Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. 

Melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dan penguatan industri lokal, sektor hulu migas di Aceh diharapkan dapat semakin mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan energi nasional. 

“Kami memandang PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai mitra strategis yang kompeten dan kredibel dalam verifikasi TKDN,” katanya. 

“Kolaborasi ini diharapkan menciptakan standardisasi proses verifikasi yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan,” urai dia. 

Baca juga: BPMA Kembalikan Eks Blok SBA ke Peta Migas Indonesia, Kini Jatuh ke Tangan PT PEMA

“Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengembangan database TKDN, pelaksanaan pre-assessment proyek, serta menghadirkan verifikator TKDN yang berada lebih dekat dengan wilayah operasional di Aceh guna mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan,” Ujar Nasri. 

Nasri juga menyampaikan, sepanjang tahun 2020–2025, BPMA mencatat capaian TKDN hulu migas di Aceh rata-rata mencapai 65 persen, melampaui target minimum yang ditetapkan. 

Hal ini mencerminkan sinergi yang baik antara BPMA, KKKS, penyedia barang/jasa, dan pemangku kepentingan dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri serta kontribusinya terhadap perekonomian. 

Tahun 2026, BPMA menetapkan target minimum TKDN di KKKSWilayah Kewenangan Aceh sebesar 60 persen, dengan nilai perkiraan mencapai USD 135 juta. 

BPMA secara konsisten mendorong peningkatan capaian TKDN di lingkungan KKKS melalui upaya penguatan kebijakan pengadaan, pengawasan, serta kewajiban terhadap penggunaan produk dan jasa dalam negeri, sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).