Didemo Terkait Persoalan Bantuan Banjir, Begini Penjelasan Wali Kota Langsa Jeffry Sentana

Ringkasan Berita:

• Terkait aksi demonstrasi kedua yang dilakukan masyarakat korban banjir, Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa terus berupaya maksimal dalam pendataan penerima bantuan.
• Ia menjelaskan bahwa data korban banjir telah diajukan ke Pemerintah Pusat agar bantuan dapat segera dicairkan.
• Jeffry menegaskan, jika terdapat kendala dalam pencairan, masyarakat diminta melapor ke BPBD.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA – Terkait aksi demonstrasi kedua yang dilakukan masyarakat korban banjir, Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa terus berupaya maksimal dalam pendataan penerima bantuan.

“Penyaluran bantuan banjir saat ini terus kami upayakan sebaik mungkin melalui pendataan yang maksimal,” ujar Jeffry di hadapan massa demonstran.

Ia menjelaskan bahwa data korban banjir telah diajukan ke Pemerintah Pusat agar bantuan dapat segera dicairkan.

Pada tahap pertama, sebanyak 1.354 kepala keluarga (KK) telah menerima bantuan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

Jeffry menegaskan, jika terdapat kendala dalam pencairan, masyarakat diminta melapor ke BPBD. Ia juga menekankan bahwa Pemko hanya menjalankan regulasi, bukan sebagai pembuat kebijakan.

Menurutnya, dana bantuan banjir tidak berada di Pemko Langsa karena penyaluran dilakukan langsung melalui bank (BSI) atau kantor pos.

Untuk tahap kedua, Pemko telah mengusulkan lebih dari 42.000 KK, dengan kemungkinan penambahan pada tahap-tahap berikutnya.

Jeffry menambahkan, penanganan banjir tidak bersifat jangka pendek, melainkan direncanakan berlangsung hingga tiga tahun. Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun, dengan realisasi saat ini mencapai sekitar 50 persen atau Rp1 triliun, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial.

Ia juga menyebut bahwa saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data antara BPS dan Dinas Catatan Sipil. Karena itu, Pemko tidak dapat memastikan kapan bantuan akan cair.

“Saya tidak bisa memastikan waktu pencairan, karena keputusan ada di Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Jeffry juga menjelaskan bahwa pengajuan bantuan tidak hanya berasal dari Kota Langsa, tetapi juga dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi lain yang terdampak banjir besar akhir 2025.

Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar karena proses masih berjalan. Jika ditemukan penerima yang tidak sesuai kriteria, masyarakat dipersilakan melapor untuk dilakukan evaluasi. Saat ini, BPKP juga tengah melakukan audit.

Jeffry turut membantah adanya nepotisme dalam penyaluran bantuan tahap pertama, dan menegaskan bahwa semua berjalan sesuai mekanisme.