IKAT Aceh Minta Kebijakan Pembatasan JKA Dikaji Ulang, Ini Alasannya

"Jika terdapat kepincangan maka yang akan menanggung akibatnya adalah rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dilandasi kehati-hatian, keadilan, dan keberpihakan yang nyata," katanya.

IKAT Aceh, kata dia, menilai bahwa kesehatan adalah hak, bukan privilese (kekhususan individu) yang ditentukan oleh klasifikasi yang problematik dan belum akurat. 

Untuk itu, IKAT Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk menunda pemberlakuan kebijakan berbasis desil dalam pelayanan kesehatan, hingga dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap data, mekanisme, dan dampak sosial yang ditimbulkan. 

“Pelayanan kesehatan harus tetap menjangkau seluruh rakyat Aceh secara maksimal tanpa diskriminasi yang lahir dari sistem yang belum akurat,” pungkasnya.(*)