Sekda Aceh Singkil Ajak Buruh Peringati May Day dengan Bakti Sosial 

3. Alokasikan dana May Day 

4. Membentuk Satgas pemutusan hubungan kerja (PHK)

5. Pemerintah dan Kepolisiaan segera menerbitkan dasar hukum pembentukan sub direktorat khusus pidana ketenaga kerjaan di bawah fungsi reserse kriminal mulai dari Mabes Polri hingga Polres. 

6. Pemerintah diminta alkokasikan dana melalui universitas untuk melakukan riset hukum pidana ketenagakerjaan.

7. Meminta Dinas Tenaga Kerja Aceh Singkil aktif dan inovasi terkait permasalahan tenaga kerjaan. 

"Masalah kantor LKS tripartit tahun lalu katanya ada, begitu kami cek dipakai orang lain. 20 ribu buruh kena prank," kata orator unjuk rasa.

Tuntutan tersebut mendapat respon dari Penjabat (Pj) Sekda Aceh Singkil, Edy Widodo yang menemui massa buruh. 

"Kami akan respon secepatnya," kata Edy Widodo. 

Salah satunya terkait kantor LKS tripartit, Edy meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja Aceh Singil, Suwan segera mencarinya. 

Massa buruh melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Aceh Singkil, di Pulo Sarok, Singkil.

Mereka datang sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil bak terbuka. 

Buruh dalam aksinya juga melengkapi diri dengan kendaran yang membawa pengeras suara. 

Perwakilan buruh menyatakan aksi tersebut dalam rangka memperingari May Day. Mereka tidak laksanakan pada 1 Mei lantaran kantor pemerintnah libur. 

Sampai di kantor bupati, buruh diarahkan pihak kepolisian yang berjaga agar menyampaikan tuntutan secara tertib. 

Setelah mendapat pengarahan rombongan buruh diarahkan masuk ke halaman kantor bupati untuk melakukan orasi. 

"Kami sampaikan suara kami agar pemerintah bisa mendengarkan aspirasi. Kami sangat merindukan kesejahteraan," teriak buruh.

Perwakilan buruh tersebut tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). 

Massa buruh mayoritas merupakan pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit. (*)