Korban Banjir Bireuen Kembali Demo Kantor Bupati, Ini Petisi Mereka

Ringkasan Berita:

• Ratusan warga Bireuen yang sebagian besar korban banjir kembali menggelar aksi damai di Kantor Bupati pada Senin (4/5/2026).
• Melalui Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, mereka membacakan petisi berisi tuntutan pendataan korban, transparansi bantuan, hunian sementara, hingga pemulihan ekonomi.
• Petisi ditandatangani peserta aksi dan pejabat daerah, lalu diserahkan kepada Bupati sebagai desakan agar pemerintah segera menindaklanjuti dalam waktu 7–90 hari.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Ratusan warga Bireuen yang sebagian besar merupakan korban banjir kembali menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Bireuen pada Senin (4/5/2026) pagi.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.30 hingga 12.00 WIB ini, merupakan kali ketiga digelar oleh Koalisi Gerakan Sipil (KGS) Bireuen.

Peserta aksi terdiri dari kaum ibu dan bapak, dan seluruh rangkaian berjalan aman serta tertib.

Di penghujung aksi, Koordinator KGS Bireuen, Akmal membacakan petisi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.

Dalam petisi tersebut, warga menekankan perlunya pendataan korban banjir secara tegas dan terukur.

Kemudian, harus ada penetapan korban melalui SK resmi, serta pencairan Dana Tanggap Darurat (DTH) bagi mereka yang berhak namun belum menerima.

Baca juga: KGS Gelar Aksi Damai di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Tuntut Hak Korban Banjir

Mereka juga menuntut adanya pengumuman terbuka di kantor desa atau ruang publik mengenai data lengkap korban, tingkat kerusakan, penerima bantuan, dan yang belum menerima.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen diminta menetapkan kriteria korban berdasarkan kondisi rumah, ekonomi, usaha, maupun status sosial seperti penyewa rumah atau keluarga yang tinggal sementara.

Lalu, warga mendesak pembentukan tim khusus untuk memeriksa dugaan penyelewengan bantuan, serta membuka posko pengaduan resmi yang aktif dan mudah diakses masyarakat.

Petisi juga menekankan pentingnya musyawarah umum di tingkat gampong untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat, dengan melibatkan perangkat desa dan tim verifikasi kabupaten. 

Transparansi publikasi bantuan di tempat umum juga menjadi tuntutan, agar masyarakat mengetahui jenis, jumlah, dan penerima bantuan pasca bencana.

Tuntutan lain mencakup penyediaan hunian sementara bagi korban rumah rusak berat, kepastian pembangunan hunian tetap, serta penghentian revisi rencana tata ruang yang berpotensi mengurangi kawasan hutan. 

Baca juga: Aksi Demo Korban Banjir Bubar Setelah Wali Kota Langsa Keluarkan Surat Pernyataan, Ini Isinya

Warga meminta agar revisi tata ruang hanya dilakukan untuk ruang terbuka hijau dan diumumkan secara transparan.